Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati nilai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 2024, lebih dari Rp81 triliun.
"Berdasarkan hasil Raperda APBD bersama eksekutif, rancangan Raperda APBD tahun 2024 sebesar Rp81,7 triliun," kata Ketua Badan Anggaran Prasetyo Edi Marsudi kepada wartawan, Selasa (31/10).
Prasetyo mengatakan angka itu sudah disepakati dalam rapat pendalaman dan penelitian akhir dokumen rancangan APBD. Kemudian angkanya sudah dibahas oleh lima komisi bersama satuan dan unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) mitra.
Baca juga: DPRD Dorong Pemprov DKI Sinkronisasi Data Penduduk Miskin
"Besaran APBD 2024 terdiri dari rancangan proyeksi pendapatan daerah di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp72,4 triliun," papar dia.
Prasetyo memerinci angka tersebut, yakni Rp52,3 triliun dari pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian pendapatan transfer Rp19,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp722,2 miliar.
Baca juga: KPK: Jelang Pemilu 2024, Hibah dan Bansos sangat Rawan Penyimpangan
"Kemudian penerimaan pembiayaan Rp9,2 triliun yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,8 triliun serta penerimaan pinjaman daerah Rp5,4 triliun," ucap dia.
Berikutnya, yakni rancangan belanja daerah Rp72,5 triliun. Rinciannya belanja operasi Rp58,8 triliun, belanja modal Rp11,4 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp1,1 triliun, dan belanja transfer Rp318,3 miliar.
"Sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp9,7 triliun yang terdiri dari penyertaan modal daerah (PMD) Rp7,9 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp1,8 triliun," jelas Prasetyo. (Z-3)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada, Pilkada tetap langsung tak melalui DPRD.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said sisi timur.
Pemprov DKI melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, mulai dari pemantauan intensif BMKG hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved