Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati nilai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk 2024, lebih dari Rp81 triliun.
"Berdasarkan hasil Raperda APBD bersama eksekutif, rancangan Raperda APBD tahun 2024 sebesar Rp81,7 triliun," kata Ketua Badan Anggaran Prasetyo Edi Marsudi kepada wartawan, Selasa (31/10).
Prasetyo mengatakan angka itu sudah disepakati dalam rapat pendalaman dan penelitian akhir dokumen rancangan APBD. Kemudian angkanya sudah dibahas oleh lima komisi bersama satuan dan unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) mitra.
Baca juga: DPRD Dorong Pemprov DKI Sinkronisasi Data Penduduk Miskin
"Besaran APBD 2024 terdiri dari rancangan proyeksi pendapatan daerah di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp72,4 triliun," papar dia.
Prasetyo memerinci angka tersebut, yakni Rp52,3 triliun dari pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian pendapatan transfer Rp19,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp722,2 miliar.
Baca juga: KPK: Jelang Pemilu 2024, Hibah dan Bansos sangat Rawan Penyimpangan
"Kemudian penerimaan pembiayaan Rp9,2 triliun yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,8 triliun serta penerimaan pinjaman daerah Rp5,4 triliun," ucap dia.
Berikutnya, yakni rancangan belanja daerah Rp72,5 triliun. Rinciannya belanja operasi Rp58,8 triliun, belanja modal Rp11,4 triliun, belanja tidak terduga (BTT) Rp1,1 triliun, dan belanja transfer Rp318,3 miliar.
"Sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp9,7 triliun yang terdiri dari penyertaan modal daerah (PMD) Rp7,9 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp1,8 triliun," jelas Prasetyo. (Z-3)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
Fokus utama saat ini adalah menangani tiang-tiang yang memiliki struktur beton lebih kompleks.
Koordinasi telah dilakukan dengan jajaran wilayah untuk memastikan penegakan aturan berjalan konsisten.
PEMPROV DKI Jakarta bakal menertibkan spanduk-spanduk, khususnya umbul-umbul partai politik (parpol) yang kerap menjamur di flyover.
Penurunan drastis tersebut bersumber dari pos Pendapatan Transfer Ke Daerah (TKD).
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved