Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) sudah direncanakan sejak 26 tahun yang lalu. Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 itu mengaku selalu menemukan adanya kerugian apabila pembangunan MRT dimulai.
"Dikalkulasi dihitung selalu rugi. Kesimpulan rugi gak berani meneruskan. Hitung lagi kesimpulan rugi," kata Jokowi dalam forum investasi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023.
Akhirnya, Jokowi pun menemukan cara untuk menutupi kerugian melalui electronic road pricing (ERP). Ia menekankan bahwa pembangunan MRT merupakan kewajiban karena menyangkut pelayanan publik.
Baca juga : Penerapan ERP Diprediksi Mampu Hasilkan Rp60 Miliar dalam Sehari
Ia juga menyebut bahwa keputusan untuk membangun MRT bukan menjadi keputusan ekonomi. Melainkan keputusan politik.
"Itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih disuntik Rp800 miliar itu adalah memang kewajiban memang itu pelayanan bukan perusahaan untung dan rugi," ungkapnya. (MGN/Z-4)
Jika setelah proses investigasi internal terbukti karyawan bersangkutan menggunakan ijazah palsu, maka akan ditindak sesuai peraturan internal yang berlaku dengan pemecatan.
Dishub DKI Jakarta juga menambah jam operasional layanan tiga angkutan umum tersebut. Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
Bagi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) atau luar daerah lainnya, Anda bisa menjajal ragam transportasi umum untuk pergi ke Jakarta Fair.
“Kebijakan penetapan tarif Rp1 ini juga didukung dengan perpanjangan jam operasional di sejumlah rute, khususnya untuk mendukung mobilitas warga dalam perayaan malam puncak HUT Jakarta,”
Kementerian Perhubungan tengah mengkaji proyek skytrain yang akan menghubungkan wilayah Tangerang Selatan dan Bogor.
Dirinya memastikan tidak ada kendala gesekan dengan sopir angkutan kota (angkot) apabila layanan Transjabodetabek D21 masuk hingga Terminal Kota Depok.
Hal tersebut dijalankan untuk menunjang kebijakan program TransJabodetabek yang menghubungkan wilayah sekitar Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan tersebut, hingga saat ini masih belum terlihat tindak lanjut atas kajian ini.
KOMISI C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Adapun ERP ini termasuk dalam program transportasi jangka panjang Jakarta. Pihaknya masih menyusun blueprint penerapan ERP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved