Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) sudah direncanakan sejak 26 tahun yang lalu. Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 itu mengaku selalu menemukan adanya kerugian apabila pembangunan MRT dimulai.
"Dikalkulasi dihitung selalu rugi. Kesimpulan rugi gak berani meneruskan. Hitung lagi kesimpulan rugi," kata Jokowi dalam forum investasi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023.
Akhirnya, Jokowi pun menemukan cara untuk menutupi kerugian melalui electronic road pricing (ERP). Ia menekankan bahwa pembangunan MRT merupakan kewajiban karena menyangkut pelayanan publik.
Baca juga : Penerapan ERP Diprediksi Mampu Hasilkan Rp60 Miliar dalam Sehari
Ia juga menyebut bahwa keputusan untuk membangun MRT bukan menjadi keputusan ekonomi. Melainkan keputusan politik.
"Itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih disuntik Rp800 miliar itu adalah memang kewajiban memang itu pelayanan bukan perusahaan untung dan rugi," ungkapnya. (MGN/Z-4)
Kementerian Perhubungan tengah mengkaji proyek skytrain yang akan menghubungkan wilayah Tangerang Selatan dan Bogor.
Dirinya memastikan tidak ada kendala gesekan dengan sopir angkutan kota (angkot) apabila layanan Transjabodetabek D21 masuk hingga Terminal Kota Depok.
Andra Soni untuk rencana perluasan MRT, sedangkan untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum dilakukan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut proyek MRT Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI-Kota akan selesai pada tahun 2029.
MRT Jakarta berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Deddy menjelaskan bahwa tarif untuk kendaraan yang melintas di jalan yang terpasang ERP seperti di beberapa negara maju, jauh lebih mahal dibandingkan lewat jalan tol.
Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan tersebut, hingga saat ini masih belum terlihat tindak lanjut atas kajian ini.
KOMISI C DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Adapun ERP ini termasuk dalam program transportasi jangka panjang Jakarta. Pihaknya masih menyusun blueprint penerapan ERP.
Aturan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved