Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) sudah direncanakan sejak 26 tahun yang lalu. Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 itu mengaku selalu menemukan adanya kerugian apabila pembangunan MRT dimulai.
"Dikalkulasi dihitung selalu rugi. Kesimpulan rugi gak berani meneruskan. Hitung lagi kesimpulan rugi," kata Jokowi dalam forum investasi di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023.
Akhirnya, Jokowi pun menemukan cara untuk menutupi kerugian melalui electronic road pricing (ERP). Ia menekankan bahwa pembangunan MRT merupakan kewajiban karena menyangkut pelayanan publik.
Baca juga : Penerapan ERP Diprediksi Mampu Hasilkan Rp60 Miliar dalam Sehari
Ia juga menyebut bahwa keputusan untuk membangun MRT bukan menjadi keputusan ekonomi. Melainkan keputusan politik.
"Itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih disuntik Rp800 miliar itu adalah memang kewajiban memang itu pelayanan bukan perusahaan untung dan rugi," ungkapnya. (MGN/Z-4)
GRAND Whiz Poins Simatupang Jakarta, hotel bintang 4 yang terletak di kawasan strategis Jakarta Selatan, dengan bangga merayakan ulang tahun ke-8 pada 12 Juli 2024.
Bagi penonton yang akan menyaksikan pertandingan Indonesia vs Arab Saudi secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), ada berbagai rute transportasi umum yang bisa jadi pilihan.
Si Doel menuturkan baru pertama kali naik MRT lantaran selama ini dinas di Serang, Banten.
BAKAL Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Pramono Anung berkeinginan untuk membangun mass rapid transit (moda raya terpadu/MRT) sampai area Tangerang Selatan.
CALON Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengangkat suara perihal pembangunan infrastruktur di Jakarta. Ia akan membuat TransJabodetabek.
Namun, secara konsep pelaksanaan, Anies belum ingin mengungkapkan konsep jalan berbayar yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta tidak akan lagi mengunakan sistem ERP konvensional. Pasalnya, teknologi baru saat ini telah banyak, dengan pemanfaatan satelit, dan GPS.
Setelah ditargetkan tahun ini bisa dibangun, Pemprov DKI memundurkan ERP hingga ke 2021.
Kebijakan ERP diklaim mampu mengurangi tingkat kemacetan sebanyak 30%.
Ia mengatakan pihaknya Perda ERP tersebut diselesaikan pada 2020. Konsep jalan berbayar akan disebut dengan istilah 'congestion tax' atau pajak kemacetan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved