Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PEMPROV DKI Jakarta sedang mempersiapkan program pengendalian lalu lintas secara elektronik melalui program jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP). Dalam rancangan peraturan daerah (raperda) ERP, Dinas Perhubungan DKI Jakarta merencanakan tarif retribusi ERP paling kecil Rp5 ribu dan paling besar Rp19 ribu.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, mengungkapkan, dengan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat yang keluar masuk Jakarta mencapai 17 juta kendaraan saat ini, maka dapat diestimasikan retribusi yang terkumpul adalah Rp30 miliar hingga Rp60 miliar per hari.
"Karena kalau itu benar diterapkan tadi juga kita dapatkan info, itu tidak kurang per hari sekitar Rp30 miliar - Rp60 miliar dana yang masuk. Satu perjalanan itu Rp30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp60 miliar. Artinya itu kan angka yang tidak sedikit ya," ungkap Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1).
Baca juga: Pemprov DKI Juga Berencana Terapkan ERP untuk Motor
Ia pun menegaskan keuntungan dari ERP yang besar tersebut harus dikelola dengan baik. Dari diskusi internal Komisi B pun mengusulkan agar ada badan khusus setara BUMD yang mengelola ERP termasuk hasil pendapatannya.
Selain itu, Komisi B juga ingin agar pendapatan dari ERP bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan angkutan umum.
"Jadi ini harus benar-benar dipastikan dulu, dikelola Pemprov DKI. Kemudian hasilnya, secara maksimal balik ke masyarakat dalam bentuk layanan yang baik di transportasi umum dan di jalan yang berbayar," tuturnya. (OL-4)
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.
Sebagai BUMD strategis, Sarana Jaya saat ini mengembangkan empat lini bisnis utama yang saling terintegrasi untuk mendorong pembangunan kota yang lebih modern dan berkelanjutan.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved