Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
Jhoni Allen dipecat dari Partai Demokrat pada 26 Februari 2021 lalu bersama enam orang anggota lainnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko, menunjuk pengacara Petrus Bala Pattyona, SH, MH sebagai kuasa hukum.
Kalla juga mengatakan masalah perebutan tongkat kekuasaan bukan cuma dihadapi Partai Demokrat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpesan jika regenerasi di partai politik itu penting untuk dilakukan.
Rusdiansyah mengungkapkan, pada 2020 AHY diduga memalsukan akta otentik pendirian Partai Demokrat dengan mencantumkan SBY selaku ayahnya sendiri sebagai pendiri Partai Demokrat.
Dia tidak menyebutkan siapa oknum kekuasaan yang dimaksud. Namun, disampaikan oknum kekuasaan tersebut bukan aktor yang selama ini muncul di permukaan.
DIVPROPAM Polri menyatakan pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan laporan terkait adanya dugaan satuan Intel Polres dan Kapolres yang mengintimidasi KLB Partai Demokrat pekan silam.
Pendaftaran hasil KLB itu luput dari pemantauan awak media yang sudah menunggu sejak pagi hari.
"Bukti-bukti sudah kami serahkan dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan yang ada di Bareskrim Mabes Polri," terang Rahmat.
Rusdi menyebutkan, Polri terus memantau perkembangan terkini sengkarut yang terjadi di Partai Demokrat tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan memberikan bukti ketidaksahan Kongres Luar Biasa di Kemenkumham hari ini. Agenda yang sama juga dilakukan oleh kubi Moeldoko.
"Bisa berdampak buruk bagi Istana. Moeldoko harusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi," tandasnya.
"Kita ingin menunjukan pada kemenkumham apa yang menamakan dirinya KLB adalah abal-abal saja dan itu tidak sah dan itu diluar konstitusi AD/ART Partai Demokrat," tegas Syarief.
Moeldoko, menurutnya, adalah bagian dari komplotan yang rela menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi, demi uang, kekuasaan, kedudukan.
"Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita," tegasnya.
"Mereka-mereka berkomplot untuk motif pribadinya, uang, kekuasaan, kedudukan. Kemudian, semena-mena melakukan segala cara tanpa memandang konstitusi."
Ratusan kader Partai Demokrat yang hadir di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jakarta membubuhkan cap jempol menggunakan darah sebagai tanda loyal.
DPD Partai Demokrat Papua menyatakan sikap mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran pengurusnya.
PEMERINTAH tidak menganggap kegiatan KLB Partai Demokrat sebagai kegiatan ilegal. Menurutnya, kegiatan tersebut tak lebih hanya merupakan temu kader Partai Demokrat.
Adapun Mahfud MD mengatakan, pemerintah menilai KLB Partai Demokrat sebagai persoalan internal partai.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved