Sabtu 13 Maret 2021, 12:14 WIB

Kubu Moeldoko Laporkan AHY Soal Dugaan Akta Palsu Pendirian Partai

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Kubu Moeldoko Laporkan AHY Soal Dugaan Akta Palsu Pendirian Partai

MI/Susanto
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY

 

PARTAI Demokrat Kubu Moeldoko melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan akta pendirian partai. AHY dinilai memasukkan nama Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY sebagai pendiri partai.

Laporan itu dilayangkan oleh delapan orang kader Partai Demokrat yang sebagian besar kekinian berada di kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko yakni Damrizal, Ahmad Yahya, Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib hingga Franky Awom.

"Jadi kita hari ini akan melaporkan saudara AHY diduga kuat melakukan pemalsuan akta otentik pendirian Partai Demokrat," kata Rusdiansyah selaku kuasa hukum pelapor di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/3).

Rusdiansyah mengungkapkan, pada 2020 AHY diduga memalsukan akta otentik pendirian Partai Demokrat dengan mencantumkan SBY selaku ayahnya sendiri sebagai pendiri Partai Demokrat. Rusdiansyah menyebut AHY melakukan perubahan akta pendirian Partai Demokrat di luar forum kongres.

"Sementara (akta) pendirian Partai Demokrat di tahun 2001 tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat," ungkapnya.

Baca juga: Pecahnya Demokrat Berpeluang Ciptakan Poros Koalisi Baru

Berkenaan dengan itu, Rusdiansyah mengklaim turut membawa sejumlah barang bukti untuk menguatkan laporannya. Beberapa barang bukti yang dibawa yakni akta otentik pendirian Partai Demokrat Tahun 2001, AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, dan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Tahun 2020.

"Kita menduga kuat ini dilakukan oleh AHY untuk merubah sejarah Partai Demokrat bahwa yang mendirikan Partai Demokrat adalah SBY. Fakta hukum mengatakan di akta pendirian Partai Demokrat tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

Antara

Komnas HAM: Proses Pembangunan Harus Menghormati HAM Warga

👤Emir Chairullah 🕔Rabu 08 Desember 2021, 21:51 WIB
Sebab jangan sampai proyek itu malah menjadikan warga negara itu jauh lebih...
MI/M.Irfan

Apresiasi RUU TPKS Dilanjutkan ke Sidang Paripurna, Perspektif Perlindungan Korban Perlu Ditekankan 

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 08 Desember 2021, 21:16 WIB
"Saya melihat substansi pembahasan belum aman, karena belum semua fraksi menggunakan cara pandang korban dalam melihat fakta tentang...
DOK DPR RI

Komisi VI DPR RI: Hentikan Politisasi Isu Impor Baja   

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 20:39 WIB
Kebutuhan Industri Pengguna Baja Dalam Negeri Masih Belum Diimbangi Kapasitas Produksi Baja...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya