Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
"Kita harap ini segera selesai. Satu pesan Bapak Presiden, kita tidak hanya memenuhi hak atas tanah masyarakat namun juga mengangkat kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan,"
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Yessy Melania memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan reforma agraria secara besar-besaran.
MANAGER Kampanye Hutan Walhi Indonesia Uli Arta Siagian menuturkan Revisi RTRW Kalimantan Timur merupakan proses hukum yang sarat akan kepentingan oligarki.
KONFLIK agraria masih mengancam masyarakat yang tinggal dan berkegiatan di sekitar hutan dan lahan. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 2.710 kejadian
CALON presiden dan calon wakil presiden perlu memiliki komitmen untuk mengakui, melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
Pemerintah dalam melakukan reforma agraria tidak serius untuk melakukan pemenuhan hak masyarakat adat
"Asia menjadi pusat kekayaan alam, tetapi juga pusat perampasan tanah dan meningkatnya konflik agraria,"
KONFLIK agraria yang terus meningkat menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan.
Saat ini, salah satu kasus yang menjadi prioritas adalah sengketa lahan di Dusun Kekep, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, yang diharapkan bisa rampung pada tahun ini.
Jenderal Andika menyatakan mekanisme yang paling fair adalah melalui jalur hukum.
UNIVERSITAS Sumatera Utara dan Komnas HAM akan mencoba mengurai akar permasalahan konflik agraria yang kerap terjadi di Sumut.
POLDA Sumut ikut terlibat menangani proses hukum terhadap peristiwa bentrokan warga dengan Satpam PT Sumatera Sylva Lestari yang terjadi di daerah Sihornop, Padanglawas pekan lalu.
KONFLIK agraria yang terjadi dinilai kerap menimbulkan gejolak sosial dan cenderung menimbulkan hal-hal yang menghambat pembangunan di daerah.
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali mengeluarkan terobosan baru dalam upaya memberantas mafia tanah di wilayah hukumnya.
Upaya tersebut sebagai terobosan penting yang memberikan harapan bagi penyelesaian konflik agraria.
"Saya mendesak Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto segera turun melakukan pengukuran ulang luas lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV ini.
RIBUAN hektare lahan milik Pemkab Manggarai Barat (Mabar) di Labuan Bajo, NTT, raib di tangan pihak yang tidak bertangung jawab.
Kunjungan ini untuk mencari solusi penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo, Kelurahan Cepu
Menurut Raja Juli, penyerahan sertifikat merupakan cara untuk memastikan kepastian hukum tanah
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved