NEWSTICKER

Berita Terbaru Konflik Agraria Hari Ini

Menteri Hadi Selesaikan Konflik Agraria 100 Tahun di Pasuruan
19/8/2016 06:00
Tanah yang disertifikatkan ini sudah dikuasai masyarakat selama hampir 100 tahun.
Wamen ATR/BPN Tinjau Persiapan Sertifikasi Lahan Warga Wonorejo-Blora
19/8/2016 06:00
Dari data yang dihimpun setidaknya ada sebanyak 1160 bidang tanah yang ada di lokasi konflik, Desa Wonorejo
1.043 Sertifikat Tanah Dibagikan ke Warga Blora, Ganjar Harap Konflik Lahan Beres
19/8/2016 06:00
Sertifikat tanah yang diberikan ke warga adalah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan milik Pemda. Sertifikat tersebut berlaku selama 30 tahun
Usai Konflik, Ratusan Orang di Nabire Konvoi Bersenjata Busur
19/8/2016 06:00
Ratusan orang membawa busur dan anak panah berkonvoi di Nabire. Warga sempat panik, namun dengan pengawalan ketat, konvoi berjalan damai.
Jadi Menteri Pertama yang Hadir di Musi Rawas Utara, Hadi Tjahjanto Tuntaskan Konflik yang Telah Berlangsung 28 Tahun
19/8/2016 06:00
Konflik pertanahan ini dapat diselesaikan berkat sinergi dan kolaborasi dari empat pilar, yaitu Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum (APH), dan lembaga peradilan.
Amnesty Internasional Kecam Kekerasan Polisi pada Warga Pulau Rempang-Galang Batam
19/8/2016 06:00
AMNESTY Internasional Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat Pulau Rempang-Galang, Batam.
Klaim Tak Ada Korban di Keributan Pulau Rempang, Polri: Apa yang Perlu Dievaluasi?
19/8/2016 06:00
POLRI menyatakan tidak perlu ada evaluasi akibat keributan yang terjadi antara warga dengan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Sekjen PP Hikmahbudhi Minta Kekerasan di Rempang Dihentikan
19/8/2016 06:00
Pemerintah perlu mengupayakan jalan damai penuh rasa kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik.
Kajari Batam Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah Konflik Pulau Rempang
19/8/2016 06:00
Ia meyakini inti permasalahannya adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.
Sengketa Tanah Adat Pulau Rempang dari Kacamata Hukum Properti
19/8/2016 06:00
Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial agar masalah di Pulau Rempang menemui titik terang.
Walhi Sumut Nilai Pemerintah Gagal Laksanakan Reforma Agraria
19/8/2016 06:00
Dalam 1 tahun terakhir, Walhi Sumatera Utara mencatat ada 8 kasus konflik agraria di kawasan hutan dengan luas areal mencapai ± 3057 ha.
Kuasa Hukum TBS Minta Proses Perdata Dihormati
19/8/2016 06:00
Kuasa hukum PT Tri Bakti Sarimas (TBS) di Pucuk Rantau, Kuantan Singingi atau Kuansing, Riau, meminta Polda Riau tidak melangkahi proses hukum acara perdata yang sedang berjalan
Walhi Sumut Soroti Konflik Agraria di Padang Lawas
19/8/2016 06:00
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Eksekutif Daerah Sumatera Utara (Sumut) menyoroti konflik agraria berkepanjangan di Kabupaten Padang Lawas
Moeldoko Yakin 137 Konflik Agraria Rampung pada Tahun Ini
19/8/2016 05:59
Moeldoko mengungkapkan sebanyak 1.191 pengaduan kasus konflik agraria sudah masuk ke Istana. Pemerintah menargetkan 137 kasus selesai tahun ini.
NasDem Apresiasi Sikap Terbuka Presiden Jokowi
19/8/2016 05:59
Sikat terbuka Presiden Jokowi tecermin saat menerima Togu Simorangkir, yang melakukan aksi jalan kaki dari Danau Toba ke Istana Negara dengan membawa isu lingkungan.
Wamen: Perlu Sinergi Pusat dan Daerah atasi Konflik Pertanahan
19/8/2016 05:59
SINERGI yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna menyelesaikan permasalahan tanah yang kerap tejadi
Pemerintah Kembali Tegaskan Komitmen Berantas Mafia Tanah
19/8/2016 05:59
Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden menginstruksikan Polri untuk memperjuang hak masyarakat dan menegakkan hukum dalam penyelesaian konflik agraria.
Pemerintah akan Terbitkan Kebijakan untuk Cegah Konflik Agraria
19/8/2016 05:59
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong upaya pemberdayaan agar masyarakat penerima sertifikat redistribusi tanah memiliki akses terhadap kegiatan perekonomian.
DPR Didorong Panggil Menteri ATR Tagih Komitmen Berantas Mafia Tanah
19/8/2016 05:59
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah.
Diskusi Terbatas Pertanahan, Letter C Tidak Ada yang Asli
19/8/2016 05:59
Letter C atau girik, petok, verponding, dan segala dokumen tanah yang lama sudah tidak berlaku sejak Oktober 1987.