Berita Terbaru Konflik Agraria Hari Ini

Sengketa Tanah Adat Pulau Rempang dari Kacamata Hukum Properti

Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial agar masalah di Pulau Rempang menemui titik terang.  

Konflik Agraria masih Mengancam Rakyat

KONFLIK agraria masih mengancam masyarakat yang tinggal dan berkegiatan di sekitar hutan dan lahan. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat  2.710 kejadian

Komnas HAM: Tingkat Konflik Agraria di Indonesia Meningkat secara Masif

LIMA provinsi memiliki tingkat konflik agraria tertinggi, yakni DKI Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Hingga Sulawesi Selatan.

Kajari Batam Siap Jembatani Komunikasi Dua Arah Konflik Pulau Rempang

Ia meyakini inti permasalahannya adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.

PBNU Sebut Akuisisi Paksa Tanah Warga Rempang oleh Pemerintah Hukumnya Haram

PBNU berpandangan tanah yang telah dikelola oleh warga Pulau Rempang, Batam, selama bertahun-tahun, maka hukum pengambilalihan tanah itu oleh pemerintah adalah haram.

Sekjen PP Hikmahbudhi Minta Kekerasan di Rempang Dihentikan

Pemerintah perlu mengupayakan jalan damai penuh rasa kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik.

Klaim Tak Ada Korban di Keributan Pulau Rempang, Polri: Apa yang Perlu Dievaluasi?

POLRI menyatakan tidak perlu ada evaluasi akibat keributan yang terjadi antara warga dengan aparat di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Amnesty Internasional Kecam Kekerasan Polisi pada Warga Pulau Rempang-Galang Batam

AMNESTY Internasional Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat Pulau Rempang-Galang, Batam.

Jadi Menteri Pertama yang Hadir di Musi Rawas Utara, Hadi Tjahjanto Tuntaskan Konflik yang Telah Berlangsung 28 Tahun

Konflik pertanahan ini dapat diselesaikan berkat sinergi dan kolaborasi dari empat pilar, yaitu Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum (APH), dan lembaga peradilan.

Revisi RTRW Kalimantan Timur Dinilai akan Rugikan Masyarakat dan Satwa

MANAGER Kampanye Hutan Walhi Indonesia Uli Arta Siagian menuturkan Revisi RTRW Kalimantan Timur merupakan proses hukum yang sarat akan kepentingan oligarki.

Usai Konflik, Ratusan Orang di Nabire Konvoi Bersenjata Busur

Ratusan orang membawa busur dan anak panah berkonvoi di Nabire. Warga sempat panik, namun dengan pengawalan ketat, konvoi berjalan damai.

1.043 Sertifikat Tanah Dibagikan ke Warga Blora, Ganjar Harap Konflik Lahan Beres

Sertifikat tanah yang diberikan ke warga adalah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan milik Pemda. Sertifikat tersebut berlaku selama 30 tahun

Wamen ATR/BPN Tinjau Persiapan Sertifikasi Lahan Warga Wonorejo-Blora

Dari data yang dihimpun setidaknya ada sebanyak 1160 bidang tanah yang ada di lokasi konflik, Desa Wonorejo

Pengadilan Tanah bukan Solusi Berantas Mafia Tanah

Menurut Rizaldi, pengadilan masih dipenuhi oleh oknum yang memperjualbelikan perkara

Menteri Hadi Selesaikan Konflik Agraria 100 Tahun di Pasuruan

Tanah yang disertifikatkan ini sudah dikuasai masyarakat selama hampir 100 tahun.

Wamen ATR/BPN Siap Jadi Panglima Santri, Amankan Tanah Kiai dan Pesantren

Menurut Raja Juli, penyerahan sertifikat merupakan cara untuk memastikan kepastian hukum tanah

Rumahnya Dieksekusi, Wanda Hamidah Minta Perlindungan Jokowi

Momen eksekusi itu dibagikan Wanda Hamidah lewat media sosial Instagram pribadinya. Ia kemudian meminta perlindungan dari Presiden Joko Widodo.

Menteri ATR/BPN Selesaikan Masalah Legalisasi Tanah di Wonorejo

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menemui langsung masyarakat di Desa Wonorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sabtu (8/10).

Menteri Hadi Sambangi Blora Selesaikan Konflik Agraria

Kunjungan ini untuk mencari solusi penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo, Kelurahan Cepu

Konflik Tanah Hak-Hak Barat di Indonesia Terus Berlanjut, Ini Penyebabnya

Salah satu penyebab meningkatnya konflik tanah di Indonesia, karena pemerintah masih mengakui hak-hak barat yang berasal dari Hak Eigendom, Erfpacht, Opstal, Gebruik dan Hak Vruchtgebruik.

Ironi Dasamuka

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia