Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Antoni berdialog dengan warga yang memenuhi Kantor Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Timur, Sabtu (4/3).
Warga tampak sedang melakukan pendaftaran atas solusi konflik yang diinisiasi MenterI ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
"Atas perintah Pak Menteri Hadi Tjahjanto hari ini saya datang ke Blora, Jawa Tengah. Saya mengecek langsung di lapangan proses penyelesain konflik kepemilikan tanah yang sudah terjadi sejak tahun 1947," ujar Raja lewat keterangan yang diterima.
Menteri ATR/BPN Hadi Thahjanto menginisiasi dialog dengan warga pada Oktober 2022. Dalam pertemuan itu Menteri Hadi menawarkan solusi konflik antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo yang sudah berlangsung lama.
"Saya melihat atusiasme rakyat yang sangat tinggi. Mereka dengan sabar mengantri mengikuti proses administrasi. Hal ini menunjukan solusi yang ditawarkan Menteri Hadi Tjahjanto dan Pemda Blora yaitu pemberian HGB kepada rakyat di atas HPL milik pemda, merupakan jalan keluar dari kebuntuan konflik yang berkepanjangan selama ini," papar Raja.
Baca juga: Wamen ATR/BPN Serahkan Sertifikat Tanah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Karawang
Dari data yang dihimpun setidaknya ada sebanyak 1160 bidang tanah yang ada di lokasi konflik, Desa Wonorejo. Raja menjelaskan "Per hari ini sudah sudah 1104 orang yang mendaftar. Diperkirankan 295 bidang tanah sudah disertipikasi pada sore hari ini."
Politisi PSI ini optimistis program tersebut akan selesai sesuai target dan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak "Kekompakan rakyat, Pemda Blora, ATR/BPN dan pemangku kepentingan lainnya seperti Notaris/PPAT, Insyaalah pada tanggal 10 Maret 2023 proses setifkkasi tanah rakyat ini dapat diselesaikan," tandasnya.
Pada 10 Maret, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir langsung dan membagikan sertipikat HGB Rakyat secara langsung kepada masyarakat. "Mohon doa dan dukungan dari semua pihak," pungkas Raja. (OL-8)
Di Jawa Barat sudah ada beberapa daerah yang membebaskan BPHTB kepada masyarakat. Tapi Kabupaten Cianjur yang pertama.
Penyerahan sertikat tanah dilakukan dari pintu ke pintu
Perwakilan warga juga telah mengunjungi Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kota Bogor untuk mempertanyakan kejelasan status tanah di perumahan Sentul City tersebut.
Untuk merealisasi target tersebut, Kementerian ATR menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BON) Provinsi DKI Jakarta guna mempercepat proses pendataan dan pendaftaran.
31 orang pelapor tersebut hanya sebagian kecil dari warga Sentul City, karena diketahui sedikitnya ada 6 ribu warga yang diduga mengalami hal serupa.
Pihaknya segera memproses apabila ada laporan masyarakat terkait adanya pungli pengurusan sertifikat tanah.
Negara tidak boleh kalah oleh premanisme dalam bentuk apa pun.
"Kita harap ini segera selesai. Satu pesan Bapak Presiden, kita tidak hanya memenuhi hak atas tanah masyarakat namun juga mengangkat kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan,"
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Yessy Melania memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan reforma agraria secara besar-besaran.
MANAGER Kampanye Hutan Walhi Indonesia Uli Arta Siagian menuturkan Revisi RTRW Kalimantan Timur merupakan proses hukum yang sarat akan kepentingan oligarki.
KONFLIK agraria masih mengancam masyarakat yang tinggal dan berkegiatan di sekitar hutan dan lahan. Berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 2.710 kejadian
CALON presiden dan calon wakil presiden perlu memiliki komitmen untuk mengakui, melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved