Kejagung Didesak Usut Dugaan Penyimpangan di Bea Cukai Jakarta

UPAYA penguatan integritas di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali mendapat sorotan tajam. Himpunan Aktivis Milenial Indonesia mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera mengusut dugaan penyimpangan yang menyeret inisial HD, pimpinan Kantor Wilayah DJBC Jakarta.

Dugaan yang mencuat ke ruang publik tersebut meliputi indikasi perlindungan terhadap jaringan aktivitas ilegal, pembangkangan struktural, hingga potensi keterkaitan dengan praktik penyelundupan barang ilegal.

Koordinator lapangan (korlap) aksi Himpunan Aktivis Milenial Indonesia, Faris, menegaskan bahwa Bea dan Cukai memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan lalu lintas barang dan penerimaan negara. Oleh sebab itu, segala bentuk dugaan pelanggaran oleh pejabat di dalamnya harus diproses secara transparan.

Baca juga : Sebut Jakarta Bukan Kota Terpadat Dunia, Pramono: Kita Nomor 30

"Oleh karena itu, setiap dugaan yang melibatkan pejabat di dalamnya tidak dapat dipandang sebagai persoalan internal semata, melainkan menyangkut kepentingan publik yang lebih luas," ujar Faris saat menggelar aksi dan pelaporan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/2).

Menurut Faris, proses hukum yang objektif dan independen sangat mendesak dilakukan guna menghindari spekulasi liar yang dapat merusak citra institusi di mata masyarakat.

Desakan Pemeriksaan
Dalam orasinya, Faris meminta Korps Adhyaksa segera mengambil langkah konkret. Ia menilai sikap lamban dari penegak hukum justru akan memperkuat persepsi negatif adanya perlindungan struktural terhadap praktik ilegal.

Baca juga : Dugaan Tanggul di Pantai Mutiara Rembes, Dinas SDA Cek Lokasi

"Publik berharap Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil langkah konkret sesuai kewenangannya, termasuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang dan menutup ruang bagi spekulasi maupun asumsi liar di masyarakat," tegasnya.

Faris menambahkan bahwa penanganan kasus ini merupakan tuntutan moral sekaligus konstitusional. Ia pun merinci poin-poin tuntutan yang disampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung.

Pertama, mendesak Kejagung memanggil dan memeriksa HD terkait dugaan perlindungan jaringan ilegal dan indikasi penyelundupan di Bea Cukai Jakarta, Kedua, melakukan penyelidikan menyeluruh dan independen atas aduan masyarakat terkait penyalahgunaan kewenangan, ketiga, menindak tegas jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. "Jika terdapat cukup bukti, segera tetapkan sebagai tersangka dan mencopotnya dari jabatan," tandas Faris. (P-2)