Penanganan Terorisme Harus Patuh Hukum

STRATEGI penanggulangan terorisme di bawah kepemimpinan nasional mendatang didesak agar tidak terjebak dalam pendekatan keamanan yang militeristik. Para pakar menekankan pentingnya menjaga batas tegas antara fungsi militer dan sistem peradilan pidana (criminal justice system) guna menjamin akuntabilitas serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Pesan tersebut menjadi benang merah dalam webinar bertajuk 'Strategi Penanggulangan Terorisme Era Pemerintahan Prabowo-Gibran', Senin (12/1). Dewan Pakar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Sri Yunanto, menyatakan bahwa meski Indonesia berhasil mencapai zero attack, strategi ke depan tidak boleh berujung pada tindakan represif.

"Penanggulangan terorisme harus tetap adaptif terhadap tantangan baru, namun wajib berpijak pada prinsip demokrasi dan supremasi sipil," ujar Yunanto, yang juga Guru Besar Ilmu Politik UMJ.

Baca juga : Pelibatan TNI Diperlukan Jika Terorisme Ancam Kedaulatan Negara

Strategi Komprehensif
Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah, Ristan Alfino, menambahkan bahwa ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan. Ia merujuk pada insiden ledakan di sebuah sekolah di Jakarta sebagai pengingat pentingnya kesiapsiagaan.

“Kita perlu merancang strategi yang komprehensif untuk disampaikan kepada pemerintah karena terorisme berbasis ideologi maupun keyakinan keagamaan bisa muncul dalam situasi ketidakpastian ini,” kata Ristan.

Senada, Antropolog Universitas Indonesia, Amanah Nurish, melihat krisis ekonomi dan sosial sebagai celah masuknya radikalisme. Ia mengusulkan Model DRIA (Disintegration, Reconstruction, Integration, Alienation) untuk memperkuat kohesi sosial.

"Kita perlu membangun narasi baru untuk merekatkan kebangsaan, bukan sekadar menghakimi, sehingga kita mampu mengintegrasikan semua bagian perekat Indonesia," jelas Nurish. (Faj/P-2)