Pegawai Kena OTT KPK, DJP Janji Kooperatif Ungkap Dugaan Suap Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan siap bersikap kooperatif dalam penanganan dugaan suap pengurangan nilai pajak yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pegawai pajak di Jakarta Utara, yang turut mengamankan uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli menegaskan, pihaknya akan bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum, termasuk dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

“DJP siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Sabtu (10/1).

Baca juga : 8 Orang Ditangkap KPK dalam OTT di Ditjen Pajak, Ada Pegawai dan Wajib Pajak

Rosmauli menambahkan, DJP menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Proses penanganan perkara saat ini sepenuhnya menjadi kewenangan KPK, dan DJP menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.

Di sisi lain, DJP menegaskan komitmennya terhadap integritas, akuntabilitas, serta penerapan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran kode etik. 

Jika terbukti terjadi pelanggaran, DJP memastikan akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. 

Baca juga : KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah dari OTT Pegawai Pajak

"Termasuk pemberhentian terhadap pegawai atau pejabat yang terlibat," tegas Rosmauli

Pihaknya juga mengimbau seluruh pegawainya untuk terus menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi maupun praktik yang bertentangan dengan aturan.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT pertama pada 2026. OTT KPK tersebut menarget pegawai Kementerian Keuangan, tepatnya di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Sesuai ketentuan hukum, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang telah diamankan dalam operasi tersebut. (E-3)