Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah serta sejumlah valuta asing dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya penyitaan tersebut. “Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” ujar Fitroh saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu.
Fitroh menjelaskan, OTT itu berkaitan dengan dugaan suap dalam rangka pengurangan nilai pajak. Meski demikian, ia belum memerinci secara detail kronologi maupun konstruksi perkara yang tengah ditangani penyidik. Ia memastikan penindakan dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak yang terdiri atas pegawai pajak dan wajib pajak.
“Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP,” kata Fitroh singkat, tanpa merinci jumlah orang yang ditangkap.
Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi pelaksanaan OTT pertama pada 2026 dengan target pegawai DJP di wilayah Jakarta. Selain Fitroh, konfirmasi juga disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
“Terkonfirmasi, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta,” ujar Budi.
Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Sebagai catatan, berdasarkan laporan kinerja, KPK sepanjang 2025 telah melaksanakan 11 operasi tangkap tangan. Sejumlah pejabat publik turut terjaring, di antaranya Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Wahid, serta Ade Kuswara Kunang. (Ant/E-3)
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Pakar menegaskan pentingnya pemerintah mengembalikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke desain awal sebelum revisi 2019.
WACANA penguatan kembali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-Undang KPK di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi hambatan serius.
KPK menghadirkan ahli dari JAM-Datun Kejagung dalam sidang ekstradisi Paulus Tannos di Pengadilan Singapura
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved