Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara beserta dua orang terduga tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Banten kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Langkah ini diambil sebagai bentuk sinergisitas dan kolaborasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan pelimpahan tersebut mencakup para pihak yang diamankan beserta sejumlah barang bukti.
“Kami telah melakukan penyerahan orang dan juga barang bukti yang ditangkap dalam konteks tertangkap tangan,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12) malam.
Asep menjelaskan bahwa keputusan pelimpahan ini diambil setelah adanya koordinasi intensif dengan pihak Korps Adhyaksa. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, diketahui bahwa Kejagung sebenarnya telah melakukan penyidikan terkait pihak-pihak yang terjaring operasi senyap tersebut.
“Kami komunikasikan dengan kolega di Kejaksaan Agung, dan ternyata di sana memang terhadap orang-orang tersebut sudah jadi tersangka, serta sudah terbit surat perintah penyidikannya. Untuk kelanjutan penyidikannya, tentunya nanti akan dilanjutkan di Kejaksaan Agung,” jelas Asep.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejagung, Sarjono Turin, menyampaikan apresiasinya kepada KPK atas pelimpahan perkara ini. Meski berkas sudah diterima, Kejagung memastikan bakal melakukan pendalaman lebih lanjut mengingat surat perintah penyidikan (sprindik) telah diterbitkan sejak 17 Desember 2025.
Sarjono menyebutkan bahwa keterangan mendalam mengenai konstruksi perkara akan disampaikan secara resmi di Gedung Bundar Kejagung pada Jumat (19/12).
“Besok, kami akan tindak lanjuti di Kejaksaan Agung, di Gedung Bundar, sehingga malam ini, karena waktu juga sudah larut, dan kondisi kami sudah sama-sama, terutama yang diamankan tadi sudah cukup lelah, sehingga kami mohon waktu untuk memberikan penjelasan lebih lanjut pada besok hari di Kejaksaan Agung,” tutur Sarjono.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPK menggelar OTT di wilayah Banten pada 17-18 Desember 2025 dengan mengamankan total sembilan orang yang terdiri dari seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta. Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah itu juga menyita uang tunai senilai Rp900 juta sebagai barang bukti. (Ant/P-2)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Syarief mengatakan, pihaknya kini tengah mengumpulkan sejumlah fakta atas penurunan IHSG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved