Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengonfirmasi bahwa salah satu dari dua orang yang dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Banten merupakan seorang jaksa. Oknum korps Adhyaksa tersebut diketahui bertugas di wilayah hukum Provinsi Banten.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejagung, Sarjono Turin, membenarkan status profesi salah satu pihak yang diserahkan oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Salah satunya,” ujar Sarjono singkat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12) malam.
Meski demikian, Sarjono masih menutup rapat identitas satu terduga tersangka lainnya yang turut dilimpahkan. Ia menyatakan bahwa informasi lebih mendalam mengenai identitas dan peran para pihak akan diungkap secara resmi pada Jumat (19/12) pagi.
“Nanti lah kita lihat besok (Jumat, 19/12) pagi. Yang jelas tadi sudah saya jelaskan bahwa yang diserahkan malam ini (Kamis, 18/12) ada dua,” tambahnya.
Rangkaian OTT yang dilakukan KPK di wilayah Banten pada 17-18 Desember 2025 sebelumnya telah mengamankan total sembilan orang. Mereka terdiri dari seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang dari pihak swasta. Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp900 juta.
Sinergisitas penegakan hukum ditunjukkan dengan pelimpahan berkas perkara dua terduga tersangka dari KPK kepada Kejagung pada Kamis (18/12) malam. Proses penyerahan berkas tersebut dilakukan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada pihak Kejaksaan. (Ant/P-2)
Anang menjelaskan, kejadian rasuah dalam kasus ini berkisar pada tahun 2023 sampai 2025. Kasus ini diusut atas laporan masyarakat.
BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
Persoalan ini bukan sekadar masalah personal, melainkan pertaruhan nama baik institusi negara.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Dugaan penerimaan fasilitas dari pihak swasta oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etika serius yang mencederai kepercayaan rakyat.
Kejagung sedang menyesuaikan mekanisme penindakan usai KUHP diganti.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas tujuh orang yang turut digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama Bupati Pati Sudewo.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Polres Kudus, Jawa Tengah, membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari.
Selama proses yang berlangsung seharian penuh, Sudewo hanya sempat terlihat keluar ruangan satu kali pada pukul 21.20 WIB menuju toilet.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved