Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) mengonfirmasi bahwa salah satu dari dua orang yang dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-operasi tangkap tangan (OTT) di Banten merupakan seorang jaksa. Oknum korps Adhyaksa tersebut diketahui bertugas di wilayah hukum Provinsi Banten.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel) Kejagung, Sarjono Turin, membenarkan status profesi salah satu pihak yang diserahkan oleh lembaga antirasuah tersebut.
“Salah satunya,” ujar Sarjono singkat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12) malam.
Meski demikian, Sarjono masih menutup rapat identitas satu terduga tersangka lainnya yang turut dilimpahkan. Ia menyatakan bahwa informasi lebih mendalam mengenai identitas dan peran para pihak akan diungkap secara resmi pada Jumat (19/12) pagi.
“Nanti lah kita lihat besok (Jumat, 19/12) pagi. Yang jelas tadi sudah saya jelaskan bahwa yang diserahkan malam ini (Kamis, 18/12) ada dua,” tambahnya.
Rangkaian OTT yang dilakukan KPK di wilayah Banten pada 17-18 Desember 2025 sebelumnya telah mengamankan total sembilan orang. Mereka terdiri dari seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang dari pihak swasta. Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp900 juta.
Sinergisitas penegakan hukum ditunjukkan dengan pelimpahan berkas perkara dua terduga tersangka dari KPK kepada Kejagung pada Kamis (18/12) malam. Proses penyerahan berkas tersebut dilakukan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada pihak Kejaksaan. (Ant/P-2)
HASIL survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada Minggu, (8/2), mencatat adanya peningkatan perhatian publik terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung menjadi yang tertinggi.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Syarief mengatakan, pihaknya kini tengah mengumpulkan sejumlah fakta atas penurunan IHSG.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku siap untuk mengusut dugaan praktik suap atau gratifikasi terkait penanganan warga negara asing (WNA) asal Singapura berinisial TCL.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved