Efektivitas Hukum Jadi Kunci Penuntasan Kasus OTT Kalsel

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Kalimantan Selatan untuk bersikap kooperatif. Hal ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring enam orang, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kamis (18/12).

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pentingnya keterbukaan para pihak dalam memberikan keterangan demi kelancaran proses hukum yang tengah berjalan.

“KPK mengimbau kepada pihak-pihak terkait agar kooperatif dalam rangkaian kegiatan penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan di wilayah Hulu Sungai Utara ini,” ujar Budi melalui keterangan tertulis, Jumat (19/12).

Meski telah mengamankan enam orang di wilayah Kalimantan Selatan, Budi masih enggan merinci identitas saksi atau pihak lain yang diminta untuk bersikap kooperatif tersebut. Ia menekankan bahwa dukungan semua pihak sangat diperlukan agar penyidikan berjalan tuntas.

“Sehingga proses-proses dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif,” tambah Budi.

Saat ini, para pihak yang terjaring operasi senyap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

KPK meminta masyarakat untuk bersabar dan akan segera mengumumkan detail perkara serta status hukum para pihak yang ditangkap dalam konferensi pers mendatang. (Can/P-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa