Inklusi Keuangan Syariah di Kalsel Baru 43%

MESKI memiliki potensi besar, inklusi keuangan syariah di Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah. Pemerintah menekankan pentingnya literasi dan inklusi keuangan syariah untuk menekan angka kemiskinan, serta mengatasi kesenjangan yang jauh dibandingkan keuangan konvensional guna mendukung target Indonesia Emas 2045.

Hal itu dikemukakan Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas, Rosi Wediawaty, pada Rakorda Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kalsel tahun 2026 di Banjarmasin, Senin (23/2). "Ada gap yang jauh antara literasi dan inklusi keuangan syariah dengan konvensional, demikian juga di Kalsel. Ini menjadi tugas Pemda melalui TPAKD maupun lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan inklusi kepada masyarakat terutama di daerah," ungkapnya. 

Secara nasional Bappenas menargetkan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia 93,3% pada 2024 dan 98% pada 2045 mendatang. Sementara itu, inklusi keuangan syariah sejauh ini masih tergolong rendah dan stagnan, pada angka 12-13%. Di sisi lain literasi keuangan masih berada di angka 66,46%. 

Baca juga : Pemerintah Pulihkan 717 Sertifikat Tanah Transmigran di Kotabaru yang Terdampak IUP Batu Bara

Dikatakan Rosi, pemerintah fokus memperkecil kesenjangan literasi dan inklusi melalui digitalisasi, fintech, dan pemberdayaan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, akses aman, serta perlindungan konsumen. Inklusi keuangan adalah kondisi di mana masyarakat memiliki akses setara, aman, terjangkau, dan berkelanjutan terhadap berbagai produk serta layanan keuangan formal (seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi) untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 

KONDISI DI KALSEL

Kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan Selatan,  baik literasi maupun inklusi syariah masih rendah. Tercatat tingkat literasi baru 43,4% sedangkan inklusi syariah baru 13,4%. "Ini menjadi tantangan besar untuk mengatasi rendahnya akses masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kelompok berpendapatan rendah. Padahal Kalsel memiliki potensi cukup besar baik dari sisi demografi dimana usia produktif mencapai 68%, industri dan jasa yang tersebar hingga desa dan kelurahan, pariwisata dan lainnya," kata Rosi.

Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Kalsel, Ariadi Noor mengatakan pihaknya melalui TPAKD terus mendorong peningkatan literasi dan keuangan baik konvensional dan syariah, terlebih kultur masyarakat Kalsel yang religi menjadi potensi untuk peningkatan inklusi keuangan syariah.

Dari sisi aset dan jumlah nasabah, perbankan syariah di Kalsel terus tumbuh dan merupakan terbesar di regional Kalimantan. (E-2)