Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Transformasi dan reformasi Polri kembali menjadi sorotan publik seiring berbagai langkah pembenahan yang tengah dijalankan institusi tersebut. Proses reformasi ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan Polri mampu menghadapi tantangan keamanan di era keterbukaan informasi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menekankan bahwa transformasi Polri harus menghasilkan institusi kepolisian yang lebih responsif, profesional, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembentukan tim reformasi menunjukkan bahwa Polri bersedia menerima kritik dan berkomitmen melakukan perubahan.
“Pembentukan tim reformasi menandakan Polri merupakan institusi yang terbuka terhadap kritik,” ujarnya.
Adi menambahkan bahwa kemampuan menerima kritik dan merespons cepat laporan publik menjadi tantangan utama dalam memperbaiki citra Polri. Modernisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi dinilai perlu menjadi bagian dari agenda reformasi. Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan sebagai fondasi kepercayaan publik.
Dalam konteks keterbukaan informasi, Adi menyebut transparansi dan klarifikasi yang cepat atas isu-isu negatif sangat penting untuk menjaga kredibilitas Polri. Ia juga menilai bahwa Polri perlu menyeimbangkan narasi publik dengan memperkuat komunikasi mengenai kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, serta keterlibatan aktif dengan berbagai komunitas.
Lebih lanjut, Adi mengingatkan bahwa meski persepsi publik masih memiliki catatan tersendiri, Polri tetap memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. “Ada apresiasi terhadap Polri yang secara umum mampu memitigasi situasi keamanan dan dinamika politik yang sangat tinggi,” tuturnya.
Berbagai upaya reformasi yang tengah berjalan diharapkan dapat memperkuat Polri dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian. (E-3)
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Lapas Kelas I Cipinang bergerak cepat menjalin koordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mengusut dugaan pengendalian peredaran vape etomidate yang melibatkan warga binaan.
KNAI mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga independensi dan stabilitas keamanan nasional.
USAI meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada, Polri menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah ke sejumlah wilayah terpencil di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Komite Reformasi Polri menyoroti penguatan pengawasan eksternal, khususnya kewenangan Kompolnas, menjelang penyerahan rekomendasi ke presiden
ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kritik publik terhadap Polri kerap dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.'
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved