Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Transformasi dan reformasi Polri kembali menjadi sorotan publik seiring berbagai langkah pembenahan yang tengah dijalankan institusi tersebut. Proses reformasi ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan Polri mampu menghadapi tantangan keamanan di era keterbukaan informasi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menekankan bahwa transformasi Polri harus menghasilkan institusi kepolisian yang lebih responsif, profesional, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembentukan tim reformasi menunjukkan bahwa Polri bersedia menerima kritik dan berkomitmen melakukan perubahan.
“Pembentukan tim reformasi menandakan Polri merupakan institusi yang terbuka terhadap kritik,” ujarnya.
Adi menambahkan bahwa kemampuan menerima kritik dan merespons cepat laporan publik menjadi tantangan utama dalam memperbaiki citra Polri. Modernisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi dinilai perlu menjadi bagian dari agenda reformasi. Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan sebagai fondasi kepercayaan publik.
Dalam konteks keterbukaan informasi, Adi menyebut transparansi dan klarifikasi yang cepat atas isu-isu negatif sangat penting untuk menjaga kredibilitas Polri. Ia juga menilai bahwa Polri perlu menyeimbangkan narasi publik dengan memperkuat komunikasi mengenai kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, serta keterlibatan aktif dengan berbagai komunitas.
Lebih lanjut, Adi mengingatkan bahwa meski persepsi publik masih memiliki catatan tersendiri, Polri tetap memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. “Ada apresiasi terhadap Polri yang secara umum mampu memitigasi situasi keamanan dan dinamika politik yang sangat tinggi,” tuturnya.
Berbagai upaya reformasi yang tengah berjalan diharapkan dapat memperkuat Polri dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian. (E-3)
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Polri harus melalui persetujuan legislatif
Keterbatasan pengawasan dari pimpinan pusat seringkali menjadi celah terjadinya penyimpangan oleh anggota Polri di daerah.
Menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan kemunduran reformasi
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Reformasi kali ini menyentuh aspek fundamental, yakni budaya kerja dan mentalitas para anggota Polri di lapangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved