Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Transformasi dan reformasi Polri kembali menjadi sorotan publik seiring berbagai langkah pembenahan yang tengah dijalankan institusi tersebut. Proses reformasi ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan memastikan Polri mampu menghadapi tantangan keamanan di era keterbukaan informasi.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menekankan bahwa transformasi Polri harus menghasilkan institusi kepolisian yang lebih responsif, profesional, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pembentukan tim reformasi menunjukkan bahwa Polri bersedia menerima kritik dan berkomitmen melakukan perubahan.
“Pembentukan tim reformasi menandakan Polri merupakan institusi yang terbuka terhadap kritik,” ujarnya.
Adi menambahkan bahwa kemampuan menerima kritik dan merespons cepat laporan publik menjadi tantangan utama dalam memperbaiki citra Polri. Modernisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi dinilai perlu menjadi bagian dari agenda reformasi. Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan sebagai fondasi kepercayaan publik.
Dalam konteks keterbukaan informasi, Adi menyebut transparansi dan klarifikasi yang cepat atas isu-isu negatif sangat penting untuk menjaga kredibilitas Polri. Ia juga menilai bahwa Polri perlu menyeimbangkan narasi publik dengan memperkuat komunikasi mengenai kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, serta keterlibatan aktif dengan berbagai komunitas.
Lebih lanjut, Adi mengingatkan bahwa meski persepsi publik masih memiliki catatan tersendiri, Polri tetap memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. “Ada apresiasi terhadap Polri yang secara umum mampu memitigasi situasi keamanan dan dinamika politik yang sangat tinggi,” tuturnya.
Berbagai upaya reformasi yang tengah berjalan diharapkan dapat memperkuat Polri dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian. (E-3)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta, menyebut kasus kematian pelajar di Tual sebagai momentum reformasi kultur Polri. Simak ulasan lengkapnya di sini.
Chairul Huda menilai kasus kekerasan anggota Brimob di Tual berakar pada persoalan police culture dan lemahnya kontrol penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved