Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Kejaksaan, Pujiono Suwadi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi atau mencari-cari kesalahan rakyat kecil dan segera membenahi kinerja agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Pujiono menilai pesan Presiden tersebut sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
“Kami sangat setuju, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus bermanfaat dan memartabatkan manusia tajam ke atas dan humanis ke bawah,” ujar Pujiono saat dikonfirmasi, Selasa (21/10).
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo menjadi pengingat bagi Kejaksaan agar terus menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.
“Pesan Presiden itu merupakan kritik sekaligus bahan introspeksi bagi Kejaksaan Agung. Kami harus memastikan agar penegakan hukum tidak justru melukai rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi Kejaksaan berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap kinerja jaksa di seluruh Indonesia.
“Agar kriminalisasi terhadap masyarakat, khususnya rakyat kecil, tidak terjadi melalui proses penegakan hukum, Komisi Kejaksaan akan terus mengupayakan pengawasan yang efektif,” kata Pujiono.
Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kinerja lembaga hukum. Selain itu, Pujiono menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum yang melanggar etika atau menyalahgunakan kewenangannya harus diberikan sanksi tegas.
“Kami akan menindaklanjuti dan memastikan bahwa jika terjadi pelanggaran, penegak hukum yang bersangkutan harus mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Dev)
Komisi Kejaksaan: Arahan Presiden Soal Larangan Kriminalisasi Hukum Jadi Kritik untuk Berhenah
devi harahap(21/10/2025, 11.24.21)
Ketua Komisi Kejaksaan Agung, Pujiono Suwadi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil dan segera membenahi kinerja agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Pujiono menilai pesan Presiden tersebut sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
“Kami sangat setuju, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus bermanfaat dan memartabatkan manusia tajam ke atas dan humanis ke bawah,” ujar Pujiono saat dikonfirmasi, Selasa (21/10).
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo menjadi pengingat bagi Kejaksaan agar terus menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.
“Pesan Presiden itu merupakan kritik sekaligus bahan introspeksi bagi Kejaksaan Agung. Kami harus memastikan agar penegakan hukum tidak justru melukai rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi Kejaksaan berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap kinerja jaksa di seluruh Indonesia.
“Agar kriminalisasi terhadap masyarakat, khususnya rakyat kecil, tidak terjadi melalui proses penegakan hukum, Komisi Kejaksaan akan terus mengupayakan pengawasan yang efektif,” kata Pujiono.
Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kinerja lembaga hukum. Selain itu, Pujiono menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum yang melanggar etika atau menyalahgunakan kewenangannya harus diberikan sanksi tegas.
“Kami akan menindaklanjuti dan memastikan bahwa jika terjadi pelanggaran, penegak hukum yang bersangkutan harus mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (P-4)
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
Pemerintah berhasil merampungkan pembangunan 5.500 unit rumah hunian, di mana 1.500 unit di antaranya selesai pada bulan pertama.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia berkomitmen membeli BBM dari Amerika Serikat senilai USD15 miliar sebagai bagian negosiasi dagang.
SINAR Mas Land melalui Digital Hub menerima kunjungan delegasi tingkat tinggi British Council bersama perwakilan lebih dari 25 universitas terkemuka Inggris.
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Profil lengkap Franky Widjaja, nakhoda Sinar Mas Group, pengaruh bisnisnya terhadap IHSG, dan hasil pertemuan strategis dengan Presiden Prabowo di Hambalang.
Bertemu lima naga, Presiden Prabowo Subianto menegaskan investasi harus berdampak nyata, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor riil, dan memperkuat UMKM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved