Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Kejaksaan, Pujiono Suwadi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi atau mencari-cari kesalahan rakyat kecil dan segera membenahi kinerja agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Pujiono menilai pesan Presiden tersebut sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
“Kami sangat setuju, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus bermanfaat dan memartabatkan manusia tajam ke atas dan humanis ke bawah,” ujar Pujiono saat dikonfirmasi, Selasa (21/10).
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo menjadi pengingat bagi Kejaksaan agar terus menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.
“Pesan Presiden itu merupakan kritik sekaligus bahan introspeksi bagi Kejaksaan Agung. Kami harus memastikan agar penegakan hukum tidak justru melukai rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi Kejaksaan berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap kinerja jaksa di seluruh Indonesia.
“Agar kriminalisasi terhadap masyarakat, khususnya rakyat kecil, tidak terjadi melalui proses penegakan hukum, Komisi Kejaksaan akan terus mengupayakan pengawasan yang efektif,” kata Pujiono.
Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kinerja lembaga hukum. Selain itu, Pujiono menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum yang melanggar etika atau menyalahgunakan kewenangannya harus diberikan sanksi tegas.
“Kami akan menindaklanjuti dan memastikan bahwa jika terjadi pelanggaran, penegak hukum yang bersangkutan harus mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Dev)
Komisi Kejaksaan: Arahan Presiden Soal Larangan Kriminalisasi Hukum Jadi Kritik untuk Berhenah
devi harahap(21/10/2025, 11.24.21)
Ketua Komisi Kejaksaan Agung, Pujiono Suwadi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil dan segera membenahi kinerja agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Pujiono menilai pesan Presiden tersebut sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
“Kami sangat setuju, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus bermanfaat dan memartabatkan manusia tajam ke atas dan humanis ke bawah,” ujar Pujiono saat dikonfirmasi, Selasa (21/10).
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo menjadi pengingat bagi Kejaksaan agar terus menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.
“Pesan Presiden itu merupakan kritik sekaligus bahan introspeksi bagi Kejaksaan Agung. Kami harus memastikan agar penegakan hukum tidak justru melukai rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi Kejaksaan berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap kinerja jaksa di seluruh Indonesia.
“Agar kriminalisasi terhadap masyarakat, khususnya rakyat kecil, tidak terjadi melalui proses penegakan hukum, Komisi Kejaksaan akan terus mengupayakan pengawasan yang efektif,” kata Pujiono.
Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kinerja lembaga hukum. Selain itu, Pujiono menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum yang melanggar etika atau menyalahgunakan kewenangannya harus diberikan sanksi tegas.
“Kami akan menindaklanjuti dan memastikan bahwa jika terjadi pelanggaran, penegak hukum yang bersangkutan harus mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (P-4)
Pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku.
Ia menilai fokus kebijakan keuangan negara selama ini lebih diarahkan pada pencapaian target penerimaan, bukan pada penguatan integritas dan transparansi.
Visi, misi, dan program Prabowo-Gibran pada bidang reformasi hukum sebelumnya menjanjikan penguatan KPK serta komitmen untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum.
Praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan di daerah tumbuh subur karena sistem pengelolaan keuangan, pengadaan barang, dan manajemen ASN belum menerapkan prinsip tata kelola yang baik.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menempatkan Inggris sebagai mitra yang sangat strategis, terutama dalam mendukung akselerasi ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan pelanggar kawasan hutan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan kawasan hutan dan sumber daya alam (SDA)
Simak profil lengkap Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo yang diusulkan menjadi Deputi Gubernur BI. Fokus pada karier, pendidikan, dan visi ekonomi.
Indonesia dan Inggris luncurkan Kemitraan Pertumbuhan Ekonomi di London. Fokus pada penghapusan hambatan nontarif dan investasi energi bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved