Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Kejaksaan, Pujiono Suwadi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi atau mencari-cari kesalahan rakyat kecil dan segera membenahi kinerja agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Pujiono menilai pesan Presiden tersebut sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
“Kami sangat setuju, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus bermanfaat dan memartabatkan manusia tajam ke atas dan humanis ke bawah,” ujar Pujiono saat dikonfirmasi, Selasa (21/10).
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo menjadi pengingat bagi Kejaksaan agar terus menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.
“Pesan Presiden itu merupakan kritik sekaligus bahan introspeksi bagi Kejaksaan Agung. Kami harus memastikan agar penegakan hukum tidak justru melukai rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi Kejaksaan berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap kinerja jaksa di seluruh Indonesia.
“Agar kriminalisasi terhadap masyarakat, khususnya rakyat kecil, tidak terjadi melalui proses penegakan hukum, Komisi Kejaksaan akan terus mengupayakan pengawasan yang efektif,” kata Pujiono.
Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kinerja lembaga hukum. Selain itu, Pujiono menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum yang melanggar etika atau menyalahgunakan kewenangannya harus diberikan sanksi tegas.
“Kami akan menindaklanjuti dan memastikan bahwa jika terjadi pelanggaran, penegak hukum yang bersangkutan harus mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (Dev)
Komisi Kejaksaan: Arahan Presiden Soal Larangan Kriminalisasi Hukum Jadi Kritik untuk Berhenah
devi harahap(21/10/2025, 11.24.21)
Ketua Komisi Kejaksaan Agung, Pujiono Suwadi, menyambut positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil dan segera membenahi kinerja agar hukum tidak lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Pujiono menilai pesan Presiden tersebut sebagai bentuk kritik konstruktif sekaligus ajakan untuk berbenah diri di tubuh lembaga penegak hukum.
“Kami sangat setuju, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum harus bermanfaat dan memartabatkan manusia tajam ke atas dan humanis ke bawah,” ujar Pujiono saat dikonfirmasi, Selasa (21/10).
Ia menegaskan, arahan Presiden Prabowo menjadi pengingat bagi Kejaksaan agar terus menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum.
“Pesan Presiden itu merupakan kritik sekaligus bahan introspeksi bagi Kejaksaan Agung. Kami harus memastikan agar penegakan hukum tidak justru melukai rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi Kejaksaan berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan internal terhadap kinerja jaksa di seluruh Indonesia.
“Agar kriminalisasi terhadap masyarakat, khususnya rakyat kecil, tidak terjadi melalui proses penegakan hukum, Komisi Kejaksaan akan terus mengupayakan pengawasan yang efektif,” kata Pujiono.
Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kinerja lembaga hukum. Selain itu, Pujiono menegaskan bahwa setiap aparat penegak hukum yang melanggar etika atau menyalahgunakan kewenangannya harus diberikan sanksi tegas.
“Kami akan menindaklanjuti dan memastikan bahwa jika terjadi pelanggaran, penegak hukum yang bersangkutan harus mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (P-4)
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Presiden Prabowo Subianto undang ulama, pimpinan ormas Islam, dan tokoh pesantren untuk buka puasa bersama di Istana Jakarta, Kamis (5/3).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan laporan kepada Presiden mencakup kondisi pasokan energi hingga harga bahan pokok.
Menlu Sugiono sampaikan belasungkawa resmi Presiden Prabowo atas wafatnya Ali Khamenei kepada Dubes Iran.
MANTAN Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memperhitungkan posisi Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace atau BOP
PRESIDEN Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh lintas generasi dan pimpinan partai politik di Istana Jakarta, Selasa (3/3).
Menlu periode 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda menilai eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memperlihatkan kian rapuhnya tatanan global berbasis aturan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved