Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI Poltracking Indonesia menunjukkan 78,1% masyarakat atau responden puas dengan kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menjelaskan, saat ditanya soal penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, sebanyak 78,3% responden menjawab puas, 19,2% mengatakan tidak puas, sedangkan 2,5% memilih tidak tahu/tidak jawab.
"Gabungan puas dan cukup puas itu 78,3%, angka yang relatif terbilang tinggi, di atas 70% angka psikologisnya. Bahkan ini mendekati 80%," kata Hanta Yuda, saat konferensi pers, Minggu (19/10).
Menurut Hanta Yuda, angka ini termasuk kategori tinggi karena melampaui batas psikologis 70%. Ia menjelaskan terdapat lima alasan utama kepuasan terhadap Presiden Prabowo tinggi. Pertama, figur Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang tegas, berani, dan bertanggung jawab. Kedua, bantuan sosial yang dinilai bermanfaat.
Ketiga, Prabowo dekat dengan rakyat dan membela kepentingan rakyat kecil. Keempat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dianggap lebih baik. Terakhir, program makan bergizi gratis.
“Jadi ini lima alasan tertinggi mengapa kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden diapresiasi atau dipersepsikan positif oleh publik,” jelas Hanta Yuda.
Sedangkan, Hanta Yuda juga menyampaikan sejumlah alasan responden menjawab tidak puas, di antaranya ekonomi yang belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, dan kurangnya lapangan kerja.
Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 3-10 Oktober 2025 yang melibatkan 1.220 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka.
Metode sampel menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei tersebut +- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (M-3)
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2025 merosot ke 34, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dunia, akibat lemahnya pengawasan dan kebijakan permisif.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan transparansi dan keadilan dalam proses hukum Bripda MS, anggota Brimob Polda Maluku, tersangka kekerasan hingga menewaskan anak berusia 14 tahun di Tual.
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Kasus Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro yang menerima aliran dana narkotika menyoroti kegagalan kebijakan represif di Indonesia dan perlunya dekriminalisasi.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
WAKIL Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved