Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI Poltracking Indonesia menunjukkan 78,1% masyarakat atau responden puas dengan kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menjelaskan, saat ditanya soal penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo, sebanyak 78,3% responden menjawab puas, 19,2% mengatakan tidak puas, sedangkan 2,5% memilih tidak tahu/tidak jawab.
"Gabungan puas dan cukup puas itu 78,3%, angka yang relatif terbilang tinggi, di atas 70% angka psikologisnya. Bahkan ini mendekati 80%," kata Hanta Yuda, saat konferensi pers, Minggu (19/10).
Menurut Hanta Yuda, angka ini termasuk kategori tinggi karena melampaui batas psikologis 70%. Ia menjelaskan terdapat lima alasan utama kepuasan terhadap Presiden Prabowo tinggi. Pertama, figur Prabowo Subianto sebagai pemimpin yang tegas, berani, dan bertanggung jawab. Kedua, bantuan sosial yang dinilai bermanfaat.
Ketiga, Prabowo dekat dengan rakyat dan membela kepentingan rakyat kecil. Keempat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dianggap lebih baik. Terakhir, program makan bergizi gratis.
“Jadi ini lima alasan tertinggi mengapa kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden diapresiasi atau dipersepsikan positif oleh publik,” jelas Hanta Yuda.
Sedangkan, Hanta Yuda juga menyampaikan sejumlah alasan responden menjawab tidak puas, di antaranya ekonomi yang belum stabil, bantuan tidak tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal, dan kurangnya lapangan kerja.
Survei Poltracking Indonesia dilakukan pada 3-10 Oktober 2025 yang melibatkan 1.220 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka.
Metode sampel menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei tersebut +- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (M-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung adanya kelompok garong yang sering menyerang balik pemerintah setiap upaya pemberantasan korupsi dilakukan.
Presiden Prabowo memandang korupsi sebagai hambatan utama pembangunan yang harus diselesaikan secara kolaboratif.
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
Seharusnya, APIP mampu mendeteksi sejak dini adanya persyaratan tender yang diskriminatif.
Pembentukan RUU Perampasan Aset menjadi langkah penting agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Amien megaskan pendekatan tersebut berisiko menimbulkan ketakutan dan kehati-hatian berlebihan di kalangan pengambil keputusan serta menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Selain Mulyono, KPK juga mengamankan satu petugas pajak serta satu pihak swasta. Pihak swasta tersebut merupakan wajib pajak dari PT BKB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved