Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung bercerita dirinya kerap menjadi jembatan komunikasi antara Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan sejumlah tokoh politik dan para mantan Presiden RI lainnya. Politikus senior PDIP ini juga mengaku dirinya berperan sebagai penyambung komunikasi antara Megawati dengan dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ia lakukan sejak lama.
Hal tersebut diungkapkan saat Pramono mengisi kuliah umum di Universitas Padjajaran (Unpad), Jawa Barat beberapa waktu lalu
"Memang dari dulu sebenarnya saya mengerjakan yang tidak umum dikerjakan. Saya menjadi komunikator, baik itu Bu Mega dengan Pak SBY, Bu Mega dengan Pak Jokowi, Bu Mega dengan Pak Prabowo, dan juga yang lain," ungkap Pramono dikutip Minggu (28/9).
Bahkan, Ia juga pernah diminta menjadi mediator para politikus dalam menyelesaikan konflik di antara mereka meskipun bukan berada di satu partai yang sama.
"Kadang-kadang di luar partai saya pun, ketika mereka berkonflik mereka minta saya jadi mediator padahal bukan partai saya. Maka kemudian beberapa orang menjuduki saya kerongkongan emas," jelas Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pramono mengaku gaya komunikasi yang ia terapkan dalam memimpin Jakarta yakni berkomunikasi dengan hati serta mendengarkan masukan maupun kritik warga.
"Komunikasi itu kan pilihan, kita bisa memilih emosi atau yang seperti apa. Nah, saya memilih berkomunikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan dengan hati serta mendengarkan semua kritik atau masukan dari masyarakat," ucap Pramono.
Pramono menjelaskan, setiap masukan warga selalu menjadi perhatian serius. Ia mencontohkan keluhan masyarakat di media sosial mengenai pagar Stasiun Cikini yang dianggap menyusahkan pengguna KRL memasuki stasiun.
"Ketika banyak orang memberi masukan di sosial media agar pagar di Stasiun Cikini yang membuat susah pengguna transportasi umum (KRL) karena mereka harus memutar jauh dan loncat pagar, saya coba cek langsung ke lapangan dan minta pagar dibuka dan dibuatkan pelican crossing. Setelah itu masyarakat berterima kasih karena ternyata persoalan ini sudah belasan tahun tidak tertangani. Padahal sederhana," imbuhnya. (H-4)
Once Mekel, menyinggung soal peran presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Komgzili.
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved