Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI ISESS Bambang Rukminto menilai pembentukan Tim Transformasi dan Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri hanya reaksi terhadap desakan publik maupun rencana Presiden membentuk Komisi Reformasi Polri.
Menurutnya, langkah tersebut masih sulit dipercaya publik akan menghasilkan perbaikan nyata.
“Analoginya tidak mungkin dokter melakukan operasi dirinya sendiri. Ada kendala subjektifitas, bias kepentingan, hingga resistensi kelompok pro status quo,” ujar Bambang kepada Media Indonesia, Senin (22/9).
Ia menyebut publik wajar skeptis karena Polri dihadapkan pada problem internal yang sudah berlangsung lama.
“Apakah mungkin tim internal bisa memetakan penyakitnya sendiri? Jangan-jangan hanya gimmick untuk mengalihkan desakan publik,” tambahnya.
Ia menegaskan problem reformasi Polri tidak mungkin diselesaikan Polri sendirian. Dibutuhkan political will Presiden untuk membentuk Tim Reformasi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara.
“Penunjukan Jenderal Purn Dofiri sebagai penasehat khusus Kapolri menunjukkan ada keinginan perbaikan, tapi itu saja tidak cukup,” kata Bambang.
Ia menekankan, tim bentukan Presiden harus berisi figur berintegritas dan memahami isu kamtibmas serta reformasi Polri secara menyeluruh.
“Problem keamanan tidak bisa direduksi hanya urusan kepolisian. Reformasi Polri juga terkait criminal justice system, good governance, dan penyalahgunaan kewenangan yang kerap jadi sorotan,” pungkasnya. (H-3)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Komite Reformasi Polri menyoroti penguatan pengawasan eksternal, khususnya kewenangan Kompolnas, menjelang penyerahan rekomendasi ke presiden
ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kritik publik terhadap Polri kerap dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.'
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved