Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menekankan bahwa penanganan aksi unjuk rasa, baik yang berlangsung saat ini maupun di masa mendatang, tidak boleh dilakukan dengan cara yang berlebihan.
Ia menegaskan, demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia karena di dalamnya terdapat mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, hingga kelompok organisasi yang menyuarakan pendapat, pikiran, dan perasaan mereka.
“Penegakan hukum tidak boleh menggunakan pendekatan excessive use of force atau excessive use of power,” kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Pigai mendorong agar penegakan hukum terutama dari polisi terhadap demonstran yang benar-benar hanya menyampaikan aspirasi dilakukan melalui pendekatan yang lebih progresif dan bermartabat, seperti penerapan restorative justice atau keadilan restoratif.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar bagi demonstran yang ditahan aparat. Hak beribadah, pelayanan kesehatan, hingga kebutuhan pokok lain yang melekat pada setiap individu harus tetap dijamin dan dipenuhi secara layak selama berada dalam tahanan kepolisian. (Ant/E-3)
AKSI unjuk rasa yang digelar Serikat Buruh Industri Morowali Indonesia (SBIMI) di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Seperti diketahui bencana banjir Pekalongan yang telah merendam permukiman mereka selama hampir satu bulan hingga saat ini masih belum tertangani dengan baik.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMSK 2026 tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved