Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai mutasi besar-besaran perwira di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk pengisian posisi Wakapolri yang baru, seharusnya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Ia menekankan pentingnya penguatan soliditas internal dan peningkatan kinerja institusi.
"Mutasi jabatan adalah hal wajar di institusi kepolisian. Namun yang terpenting adalah bagaimana mutasi ini diikuti dengan pembenahan internal dan peningkatan kinerja agar Polri semakin profesional, transparan, dan dipercaya publik," kata Abdullah dikutip Antara, Rabu (6/8).
Abdullah mengingatkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap Polri, terutama dalam penanganan berbagai kasus yang menjadi sorotan publik. Ia mendesak agar jajaran kepolisian dapat menyelesaikan kasus-kasus besar dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip penegakan hukum yang adil.
"Mutasi dan promosi jabatan harus dimaknai sebagai penyegaran organisasi, sekaligus dorongan untuk menuntaskan pekerjaan rumah yang masih tertunda. Kami di Komisi III akan terus mengawal kinerja Polri demi tegaknya hukum dan keadilan," ujarnya.
Salah satu kasus yang disorot publik dan menjadi perhatian Abdullah adalah penyelidikan kematian diplomat Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, yang hingga kini menunggu kejelasan. Kasus itu menjadi ujian bagi transparansi dan profesionalisme Polri.
"Masyarakat ingin kepastian dan keadilan, sehingga kasus ini harus diselesaikan secara tuntas, terang, dan tanpa keraguan," katanya.
Selain itu, Abdullah juga menyoroti pentingnya responsivitas Polri dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi kasus laporan yang diabaikan, hanya karena belum ramai di media sosial.
"Jangan menunggu viral dulu baru bergerak. Setiap laporan masyarakat harus direspon dengan baik, karena polisi adalah pelayan dan pengayom masyarakat," kata Abdullah. (Ant/P-4)
Mutasi sejumlah perwira tinggi Polri tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025.
Irjen Karyoto, ditunjuk sebagai Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri. Dengan jabatan barunya ini, Karyoto akan segera menyandang pangkat Komisaris Jenderal (Komjen)
MUTASI jajaran perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang menempati jabatan sipil di Kementerian dan Lembaga dikritik.
Ada 25 perwira tinggi dan perwira menengah bertugas kementerian atau lembaga di luar Polri.
Sosok Inspektur Jenderal Rusdi Hartono yang terlanjur disayang warga Jambi selama dua tahun lima bulan memimpin Polda Jambi, mendapat amanah baru dari Negara.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Polri membantah kabar yang menyebutkan adanya upaya untuk menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah, sebagaimana beredar di media sosial.
Ketika penegakan hukum tertutup dari sorotan publik dan keluarga korban tidak memperoleh kejelasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum berisiko tergerus.
Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (PKS) untuk meningkatkan sinergisitas, di Jakarta, Senin (4/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved