Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SIKAP politik PDIP yang memilih tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga tidak menjadi oposisi, ternyata melalui pembahasan yang alot dalam Kongres ke-6 PDIP di Bali.
Para pengurus daerah baik dari DPC maupun DPD menyuarakan pandangan masing-masing sebelum akhirnya disepakati bahwa PDIP mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang.
"Ini dinamikanya lumayan karena kami cukup alot dan ramai dibahas sebelum diputuskan," kata Ketua DPD PDIP Kalimantan Barat sekaligus pimpinan sidang kongres, Lasarus, dalam konferensi pers setelah penutupan kongres di Bali, Sabtu (2/8).
Menurut dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat memberikan arahan soal sikap politik dalam forum Bimbingan Teknis pada 30 Juli lalu yang juga digelar di Bali.
Dalam arahannya, Megawati menilai PDIP perlu mendukung pemerintahan Prabowo Subianto jika kebijakannya berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, partai harus bersikap kritis jika ada program yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
Pandangan tersebut kemudian menjadi bahan diskusi dalam rapat komisi bidang politik dalam kongres yang dibahas para ketua DPD dan DPC. Pengurus daerah dari berbagai wilayah menyampaikan aspirasi berdasarkan dinamika masing-masing daerah. Proses pengambilan keputusan pun berlangsung dinamis dan penuh pertimbangan.
"Saat penutupan (kongres) tadi, Ibu Ketua Umum merangkum bahwa PDIP sebagai penyeimbang. Kami mendukung pemerintahan Prabowo, tapi tidak dalam pemerintahan. Seluruh program prorakyat kita dukung, lalu ada program yang tidak prorakyat kami kritik yang sifatnya membangun,' ujarnya.
Dalam pidato politiknya, Megawati menegaskan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Megawati juga menyampaikan bahwa PDIP akan mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap sesuai dengan konstitusi.
"PDIP tidak memosisikan diri sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” kata Megawati pada Kongres ke-6 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8).
Menurut Presiden ke-5 RI, itu PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat. Namun, partainya juga tidak akan segan untuk bersikap kritis jika terjadi penyimpangan dari nilai-nilai dasar bangsa.
"Kami juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” tukas Megawati. (Mal/P-2)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan arah sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan oposisi, bukan pula bagian dari koalisi kekuasaan,
PDIP adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang
Prosesi pelantikan dilakukan secara langsung, diawali dengan pertanyaan Megawati, “Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” yang dijawab serentak oleh para pengurus: “Bersedia!”
PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintahan Prabowo selama kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat.
Jangan sampai PDIP justru dijadikan sebagai tempat untuk berlindung dari kesalahan-kesalahan.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto Kristiyanto bersalah, dalam kasus dugaan suap pada proses PAW anggota DPR untuk Harun Masiku.
Menurut Maqdir, jika benar Hasto menerima amnesti, hal itu menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini dipersepsikan sebagai upaya politisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved