Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025. Dia mengaku telah membahas mengenai hal tersebut dengan Jokowi selama seminggu terakhir.
"Kan ndak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi," ucap Kaesang dalam konferensi pers usai resmi mendaftar sebagai calon ketua umum PSI di Jakarta, Sabtu (21/6).
Kaesang pun telah meyakinkan Jokowi agar memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk menjadi pemimpin masa depan. Sementara terkait potensi Jokowi bergabung dengan PSI, ia menyebutkan kemungkinan tidak ada potensi tersebut dan meminta menanyakan langsung kepada sang ayah.
"Akses kepada beliau (Jokowi) sekarang kan gampang, tinggal ke Solo. Saya kan tidak bisa mewakili beliau," tuturnya.
Sebelumnya, PSI membuka peluang kepada Jokowi untuk menjadi ketum partai tersebut, namun dengan syarat harus bergabung terlebih dahulu sebagai kader. Wacana tersebut muncul seiring kedekatan Jokowi dengan PSI dalam beberapa agenda politik menjelang Pemilu 2024.
Sementara itu, Jokowi mengaku masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat calon ketua umum PSI. Ia mengaku tak ingin kalah jika telah memutuskan untuk memperebutkan kursi PSI 1, yang kini diduduki anak bungsunya, Kaesang Pangarep.
"Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah," kata Jokowi, Rabu (14/5).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyerahkan keputusan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk melabuhkan diri ke partai politik (parpol) mana, baik itu Partai Golkar maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Meski demikian, dia menekankan Jokowi harus berkomunikasi dengan pihaknya terlebih dahulu apabila memang Jokowi berkehendak masuk ke Partai Golkar.
"Ya, tergantung Pak Jokowi saja, Pak Jokowi mau masuk ke partai mana, mau berdiam di 'rumah' yang mana. Kalau mau di PSI ya monggo, kalau mau masuk Golkar ya kami itu stelsel aktif, ya tentu Pak Jokowi mesti berkomunikasi kepada kami," kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6). (Ant/E-3)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved