Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti isu reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kembali mencuat.
Menurutnya, PDIP akan tetap berada di luar kabinet Prabowo-Gibran. Meski isu bergabungnya PDIP ke pemerintahan kerap muncul, ia menegaskan bahwa partai tersebut telah mendapatkan posisi strategis di luar kabinet.
“Memang tidak berada di jajaran menteri, tapi dia berada di posisi-posisi yang sudah ditempati oleh PDIP sebelumnya. Dan itu tidak diganggu oleh Pak Prabowo kan,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Selasa (27/5).
Ia mencontohkan, Puan Maharani tetap menjabat sebagai Ketua DPR, serta posisi PDIP di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah duta besar.
“Misalnya, Puan Maharani tetap jadi Ketua DPR, ya oke ada undang-undang MD3-nya, tapi faktanya tetap Puan yang menjadi ketua. Terus kemudian di BPK juga ada, Dubes juga ada,” lanjut Hensa.
Hensa menilai posisi ini tercipta berkat hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo yang terlihat semakin membaik saat ini.
“Ini mungkin berkah persahabatan antara Prabowo dan Ibu Megawati ya, jadi maksud saya ya memang tidak terlihat masuk ke pemerintahan, tapi kenikmatannya tidak diambil gitu oleh Pak Prabowo,” tegasnya
Hensa juga menyebut menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
“Jadi indikatornya sih ini aja. Bikin gaduh sama tidak bisa memanage stakeholdernya, ada enggak menteri yang masuk ke dua kategori ini?,” ujar Hensa.
Hensa mencontohkan kasus pergantian Satryo Brodjonegoro dari posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang digantikan Brian Yuliarto. Menurutnya, Satryo diganti karena memenuhi dua kriteria tersebut.
“Yang pertama adalah Pak Prabowo itu enggak suka menteri yang gaduh. Waktu itu kan Mendikti bikin gaduh. Demo di mana-mana, kemudian ada isu bahwa bayaran kuliah UKT itu bakal naik gara-gara efisiensi. Terus yang kedua, tidak bisa memanage stakeholdernya. Waktu itu stakeholdernya Pak Menteri siapa? Ya itu karyawan di kementeriannya saja demo saat itu,” jelasnya. (Ykb/P-3)
Kebakaran yang terjadi di RT 17 RW 4 Kapuk Muara ini menghanguskan setidaknya 480 bangunan, dan berdampak pada lebih dari 3.200 jiwa dari sekitar 800 kepala keluarga (KK).
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Reshuffle atau kocok ulang kabinet merupakan suatu keniscayaan jika Prabowo memandang kinerja para menteri tidak bagus.
PDIP sejak awal telah memberikan dukungannya terhadap Prabowo dan hal itu tak berubah sejauh ini.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
HINGGA hari kedua pembukaan pemesanan tiket mudik Lebaran 2015, PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatatpenjualan tiket kereta api sebanyak 397.815 buah
Survei ini merangkum hasil pengukuran dari 13 survei internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bereputasi seperti World Bank, Freedom House, dan Economist Intelligence Unit.
Kasus korupsi Pertamina mendapatkan perhatian dari publik sebesar 85,7% dari responden dan angka 72,8% keyakinan bahwa Presiden Prabowo bisa menuntaskan kasus ini.
PRESIDEN Prabowo Subianto lebih memilih absen dari KTT G7 dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia pekan depan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan prioritas pembangunan Giant Sea Wall dilakukan dari Jakarta hingga Semarang.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim sebesar 280%.
Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa (Pantura).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved