Soal Reshuffle Kabinet, Pakar Politik Sebut PDIP Tetap di Luar Pemerintahan

ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti isu reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang kembali mencuat.

Menurutnya, PDIP akan tetap berada di luar kabinet Prabowo-Gibran. Meski isu bergabungnya PDIP ke pemerintahan kerap muncul, ia menegaskan bahwa partai tersebut telah mendapatkan posisi strategis di luar kabinet.

“Memang tidak berada di jajaran menteri, tapi dia berada di posisi-posisi yang sudah ditempati oleh PDIP sebelumnya. Dan itu tidak diganggu oleh Pak Prabowo kan,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Selasa (27/5).

Baca juga : PKB Hormati Sikap PDIP yang Tetap Dukung Pemerintah tanpa Masuk Koalisi

Dapat Porsi?

Ia mencontohkan, Puan Maharani tetap menjabat sebagai Ketua DPR, serta posisi PDIP di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah duta besar.

“Misalnya, Puan Maharani tetap jadi Ketua DPR, ya oke ada undang-undang MD3-nya, tapi faktanya tetap Puan yang menjadi ketua. Terus kemudian di BPK juga ada, Dubes juga ada,” lanjut Hensa.

Hubungan membaik?

Hensa menilai posisi ini tercipta berkat hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo yang terlihat semakin membaik saat ini.

Baca juga :  PDIP Ungkap Alasan Pertemuan Presiden Prabowo dan Megawati Baru Terlaksana

“Ini mungkin berkah persahabatan antara Prabowo dan Ibu Megawati ya, jadi maksud saya ya memang tidak terlihat masuk ke pemerintahan, tapi kenikmatannya tidak diambil gitu oleh Pak Prabowo,” tegasnya

Buat Gaduh?

Hensa juga menyebut menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.

“Jadi indikatornya sih ini aja. Bikin gaduh sama tidak bisa memanage stakeholdernya, ada enggak menteri yang masuk ke dua kategori ini?,” ujar Hensa.

Penuhi Kriteria?

Hensa mencontohkan kasus pergantian Satryo Brodjonegoro dari posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang digantikan Brian Yuliarto. Menurutnya, Satryo diganti karena memenuhi dua kriteria tersebut.

“Yang pertama adalah Pak Prabowo itu enggak suka menteri yang gaduh. Waktu itu kan Mendikti bikin gaduh. Demo di mana-mana, kemudian ada isu bahwa bayaran kuliah UKT itu bakal naik gara-gara efisiensi. Terus yang kedua, tidak bisa memanage stakeholdernya. Waktu itu stakeholdernya Pak Menteri siapa? Ya itu karyawan di kementeriannya saja demo saat itu,” jelasnya. (Ykb/P-3)