Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang jajaran pemerintah daerah di Aceh ke kantornya untuk membahas pencegahan rasuah. Tujuan acara itu untuk menyegah kebocoran anggaran terjadi.
“KPK berupaya melakukan pencegahan dengan melakukan monitoring atas kebijakan pemerintah, yang berpotensi terjadinya kebocoran anggaran,” kata Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko melalui keterangan tertulis, Rabu, (7/5).
Didik meminta semua pejabat di Aceh tidak malu meminta saran KPK untuk pengelolaan anggaran. Sebab, Lembaga Antirasuah memiliki fungsi pendampingan untuk memastikan tindakan rasuah tidak terjadi.
“Kami juga melakukan pendampingan terhadap pemda untuk bersama mengambil langkah pencegahan,” ujar Didik.
Direktur Korsup Wilayah I KPK Agung Yudha mengatakan, penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka, berdasarkan keputusan yang dibuat.
Pemerintah daerah disarankan menguatkan koordinasi dengan DPRD setempat untuk menyegah kebocoran anggaran. Hamonis dinilai kunci agar korupsi tidak terjadi.
“Ketika ada kerja sama secara efektif dan harmonis, maka masyarakat yang diuntungkan. Pemda dan DPRD adalah gerbong kereta api dengan tujuannya sama berdasarkan RPJMN dan RPJMD sebagai kompas utamanya,” tutur Agung. (H-2)
Koalisi juga menyoroti kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pertambangan batubara di Kalimantan Timur
Netty juga mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan dan akses pendanaan bagi UMKM dan koperasi lokal.
Pihak penyidik yang paham terkait dengan pihak-pihak yang perlu digali keterangannya. Saat ini proses penyidikan tengah berlangsung.
Permainan itu diduga melibatkan Hakim PN Surabaya yang juga tersangka kasus suap pengaturan vonis bebas Ronald Tanur, Heru Hanindyo.
KETUA sementara KPK Nawawi Pomolango mengaku belum menerima perintah untuk memantau dan mencegah terjadinya konflik kepentingan.
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved