Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris dengan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang masih mendapatkan skor nol dalam monitoring center for prevention (MCP) 2023.
“Faktanya, pemda yang mendapatkan skor 0-25 (rendah) masih ada, yaitu sebanyak 15 pemda,” kata Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I Edi Suryanto melalui keterangan tertulis, Rabu (7/2).
Namun Edi enggan memerinci pemda yang mendapatkan skor rendah itu. Edi berharap pejabat terkait memperbaiki tata kelola pemerintahannya agar pencegahan rasuah berjalan dengan maksimal.
Baca juga : 10 Orang Lebih Terjaring OTT KPK di Labuhanbatu Sumut
“Diharapkan ke depannya perolehan hasil MCP dengan skor tinggi dapat merata di seluruh daerah Indonesia, dan tidak ada lagi pemda yang berada di skor rendah,” ujar Edi.
KPK juga menyebut adanya penurunan skor nasional dalam MCP 2023, di mana nilai rata-rata Indonesia yakni sebesar 75.
“Hasil ini menurun satu poin dari tahun 2022 yang mendapatkan skor 76,” ucap Edi.
Baca juga : KPK Beri Skor MCP NTT 2021 Sebesar 82,64% di atas Target Nasional
KPK meminta seluruh pejabat menjadikan skor itu sebagai peringatan. Sebab, kata Edi, kinerja mereka dalam upaya pencegahan korupsi menurun.
“Artinya perlu ada upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki area-area intervensi yang masih rentan,” kata Edi. (Z-3)
Baca juga : KPK Konfirmasi Kepala SMKN 7 Tangsel Terkait Aliran Uang Kasus Korupsi
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama.
KPK memberikan skor Monitoring Center For Prevention (MCP) atau capaian kinerja program percegahan korupsi pada Provinsi NTT 2021 sebesar 82,64%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved