Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris dengan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang masih mendapatkan skor nol dalam monitoring center for prevention (MCP) 2023.
“Faktanya, pemda yang mendapatkan skor 0-25 (rendah) masih ada, yaitu sebanyak 15 pemda,” kata Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I Edi Suryanto melalui keterangan tertulis, Rabu (7/2).
Namun Edi enggan memerinci pemda yang mendapatkan skor rendah itu. Edi berharap pejabat terkait memperbaiki tata kelola pemerintahannya agar pencegahan rasuah berjalan dengan maksimal.
Baca juga : 10 Orang Lebih Terjaring OTT KPK di Labuhanbatu Sumut
“Diharapkan ke depannya perolehan hasil MCP dengan skor tinggi dapat merata di seluruh daerah Indonesia, dan tidak ada lagi pemda yang berada di skor rendah,” ujar Edi.
KPK juga menyebut adanya penurunan skor nasional dalam MCP 2023, di mana nilai rata-rata Indonesia yakni sebesar 75.
“Hasil ini menurun satu poin dari tahun 2022 yang mendapatkan skor 76,” ucap Edi.
Baca juga : KPK Beri Skor MCP NTT 2021 Sebesar 82,64% di atas Target Nasional
KPK meminta seluruh pejabat menjadikan skor itu sebagai peringatan. Sebab, kata Edi, kinerja mereka dalam upaya pencegahan korupsi menurun.
“Artinya perlu ada upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki area-area intervensi yang masih rentan,” kata Edi. (Z-3)
Baca juga : KPK Konfirmasi Kepala SMKN 7 Tangsel Terkait Aliran Uang Kasus Korupsi
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda datang ke Provinsi Bali untuk mempelajari penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau sistem pemantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK memberikan skor Monitoring Center For Prevention (MCP) atau capaian kinerja program percegahan korupsi pada Provinsi NTT 2021 sebesar 82,64%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved