Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris dengan sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang masih mendapatkan skor nol dalam monitoring center for prevention (MCP) 2023.
“Faktanya, pemda yang mendapatkan skor 0-25 (rendah) masih ada, yaitu sebanyak 15 pemda,” kata Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I Edi Suryanto melalui keterangan tertulis, Rabu (7/2).
Namun Edi enggan memerinci pemda yang mendapatkan skor rendah itu. Edi berharap pejabat terkait memperbaiki tata kelola pemerintahannya agar pencegahan rasuah berjalan dengan maksimal.
Baca juga : 10 Orang Lebih Terjaring OTT KPK di Labuhanbatu Sumut
“Diharapkan ke depannya perolehan hasil MCP dengan skor tinggi dapat merata di seluruh daerah Indonesia, dan tidak ada lagi pemda yang berada di skor rendah,” ujar Edi.
KPK juga menyebut adanya penurunan skor nasional dalam MCP 2023, di mana nilai rata-rata Indonesia yakni sebesar 75.
“Hasil ini menurun satu poin dari tahun 2022 yang mendapatkan skor 76,” ucap Edi.
Baca juga : KPK Beri Skor MCP NTT 2021 Sebesar 82,64% di atas Target Nasional
KPK meminta seluruh pejabat menjadikan skor itu sebagai peringatan. Sebab, kata Edi, kinerja mereka dalam upaya pencegahan korupsi menurun.
“Artinya perlu ada upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki area-area intervensi yang masih rentan,” kata Edi. (Z-3)
Baca juga : KPK Konfirmasi Kepala SMKN 7 Tangsel Terkait Aliran Uang Kasus Korupsi
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda datang ke Provinsi Bali untuk mempelajari penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau sistem pemantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK memberikan skor Monitoring Center For Prevention (MCP) atau capaian kinerja program percegahan korupsi pada Provinsi NTT 2021 sebesar 82,64%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved