Cegah MBG Jadi Program Bancakan Rasuah

ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan program makanan bergizi gratis MBG. Ia mengatakan sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat perlu dibangun untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran. 

"Keterbukaan ini akan menghindari potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini," kata Netty, melalui keterangannya, Selasa (7/1).

Netty juga mendorong pemerintah untuk memberikan pelatihan dan akses pendanaan bagi UMKM dan koperasi lokal. Ia mengaku banyak koperasi dan UMKM lokal yang potensial dilibatkan dalam program MBG, tetapi belum memiliki kapasitas untuk terlibat maksimal dalam program MBG. Pemerintah, kata ia, harus hadir untuk memastikan mereka dapat berkontribusi secara optimal.

Baca juga : Dasco Sebut Program Makan Bergizi Gratis Direspon Positif

Selain itu, Netty juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari swasta, akademisi, dan LSM guna mendukung keberhasilan program ini. Selain itu, sosialisasi program MBG kepada masyarakat harus diperkuat, agar tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga calon mitra pemerintah mengetahui program ini dan bisa terlibat.

Netty berharap program MBG dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam membangun ketahanan pangan sekaligus mempercepat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. 

"Program MBG harus didukung agar berkelanjutan hingga terasa dampaknya terhadap pertumbuhan SDM unggul generasi masa depan Indonesia," kata Netty.

Diketahui, saat ini, pemerintah telah mengoperasikan 190 dapur pada awal Januari 2025, dengan target mencapai 937 dapur di akhir bulan ini. Selain itu, 1.923 koperasi telah terdaftar sebagai mitra program. Netty menilai, keberhasilan program ini memerlukan perhatian serius pada sejumlah aspek.

"Kesiapan infrastruktur dapur dan tenaga kerja sangat krusial. Pemerintah harus memastikan tenaga dapur mendapatkan pelatihan memadai, baik dalam penyajian makanan bergizi maupun pengelolaan keuangan. Jika tidak terpenuhi, kualitas program dapat terganggu," ujarnya. (Faj/I-2)