Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengapresiasi keinginan Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim di Indonesia. Dia menilai menaikkan kesejahteraan para hakim setidaknya bisa meminimalisir praktik mafia peradilan.
Adies mengatakan berbagai penyelewengan yang dilakukan oknum hakim karena mereka tergoda iming-iming atau tawaran yang dijanjikan para pihak yang berperkara.
"Tentu kita apresiasi keinginan Presiden Prabowo tersebut. Dengan menaikkan kesejahteraan para hakim kita berharap kinerja dan integritas mereka semakin lebih baik lagi ke depannya," kata Adies dalam keterangan yang diterima, Jumat,(2/5).
Menurutnya, ada banyak hakim yang belum mendapat kesejahteraan dan fasilitas yang layak.
"Berdasarkan catatan kita, misalnya masih banyak hakim-hakim yang untuk sekedar tempat tinggal saja mereka masih sewa atau kontrak. Belum lagi soal fasilitas kesehatan, transportasi dan lainnya yang belum memadai. Tentu ini harus jadi perhatian kita semua agar dunia peradilan kita semakin bersih dan berwibawa," kata Waketum Partai Golkar itu.
Adies menjelaskan berbagai solusi atau pendekatan mesti dilakukan dalam memperbaiki citra dunia peradilan yang kian tergerus di mata publik saat ini.
"Problem dunia peradilan kita sangat kompleks, jadi dibutuhkan berbagai macam pendekatan guna mengurai akar masalah di dunia peradilan kita. Tak cukup semalam ibaratnya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di dunia peradilan saat ini, dibutuhkan komitmen dan dukungan semua elemen bangsa dalam membenahi persoalan ini," tandasnya.
Adies mengaku khawatir jika berbagai problem yang terjadi di dunia peradilan tidak segera ditangani yang bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat akan semakin rendah.
"Saya jadi teringat dengan buku yang ditulis Sebastiaan Pompe yang berjudul Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung (The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse:2005) yang menjabarkan deretan persoalan yang membelit institusi peradilan kita. Mulai dari soal sistem, moral dan sebagainya. Tentu bermacam-macam persoalan itu harus segera kita benahi bersama-sama agar kepercayaan publik terhadap dunia peradilan tidak semakin merosot" jelasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan akan menaikkan gaji para hakim. Menurutnya, ini menjadi cara agar hukum lebih adil dan tidak bisa dibeli di Indonesia.
"Saya sedang merencanakan bagaimana menaikkan gaji para hakim kita agar hakim kita nanti tidak bisa disogok tidak bisa dibeli, agar hukum bisa ditegakkan dengan baik," kata Prabowo di SDN 5 Cimahpar, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5). (P-4)
Satria juga menegaskan bahwa dengan adanya kenaikan gaji yang berdampak positif pada kesejahteraan hakim, jangan lagi ada praktik suap di dalam tubuh peradilan.
Ali menilai, banyak hakim muda yang bekerja dengan dedikasi tinggi meski harus menghadapi tekanan sosial, isolasi geografis, dan keterbatasan sarana.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa gaji hakim di Indonesia akan mengalami kenaikan signifikan hingga 280%
KEBIJAKAN Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji hakim dinilai belum sepenuhnya menjawab masalah korupsi di lembaga peradilan. D
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan tidak boleh ada lagi toleransi kepada hakim yang terjerat kasus hukum. Terlebih, setelah Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan besaran tertinggi 280%, terutama untuk hakim golongan paling junior. Berikut hitungan besaran gaji hakim di Indonesia
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga negara atas dedikasi mereka dalam mengawal ideologi, menjaga demokrasi, dan mendukung jalannya pemerintahan.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto bertekad menertibkan 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Potensi kekayaan negara dari aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp300 triliun.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan bakal menindak tegas siapa pun yang melindungi tambang ilegal, termasuk jenderal aktif maupun purnawirawan dari TNI dan Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved