Prabowo Sudah Teken UU TNI sebelum Lebaran

Pengamat Nilai Komunikasi Prabowo Egaliter

GAYA komunikasi Prabowo Subianto selama momen Lebaran dinilai mencerminkan pendekatan yang setara atau egaliter.

Pesan Prabowo ke Kepala BGN saat Idul Fitri, Tingkatkan Standar SPPG

KEPALA BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fokus pada peningkatan SPPG

Efisiensi Simbolik Dinilai tak Cukup

Pengamat menilai pemotongan gaji pejabat dan WFH hanya simbolik. Pemerintah diminta fokus pada efisiensi anggaran besar seperti birokrasi dan proyek non-prioritas.

Lebaran Jadi Panggung Diplomasi Prabowo

Presiden Prabowo Subianto manfaatkan momen Idul Fitri untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan sejumlah negara muslim.

PKS Dukung Keputusan Prabowo Tunda Pengiriman Pasukan ke Gaza

PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel

Soal Energi Nuklir, Prabowo : Why Not, Nuclear Power Paling Murah

PRESIDEN Prabowo Subianto membuka kemungkinan penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik di Indonesia, meski menekankan keputusan akhir tetap bergantung pada kajian para ahli.

Tolak UU TNI Diduga Motif Penyerangan Aktivis KontraS, TNI : Motif Masih Pendalaman

Perbedaan jumlah tersebut akan menjadi bagian dari pendalaman penyidik untuk mengurai keterlibatan masing-masing individu dalam peristiwa tersebut.

Uji Materi UU TNI di MK, DPR: Jabatan Sipil TNI Bukan Dwifungsi tapi Respons Ancaman Zaman

Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.

UU TNI Digugat ke MK, Ibu Korban Pertanyakan Aparat Pembunuh Anak hanya Dihukum 10 Bulan

SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Mahkamah Konstitusi (MK).

UU TNI dan Polri Paling Banyak Digugat ke MK Sepanjang 2025

Mahkamah Konstitusi mencatat UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak digugat sepanjang 2025, disusul UU Polri dan UU Pemilu.

Naskah Akademik Revisi UU TNI Dinilai Krisis Mutu

PENGAJAR Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Gita Putri Damayana menilai revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) menghadapi krisis mendasar dari sisi kualitas penyusunan naskah akademik.

Partisipasi Publik dalam Revisi UU TNI Dinilai sebatas Formalitas

Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari aspek partisipasi publik.

Optometris untuk Negeri: Menjaga Penglihatan, Membangun Indonesia Emas 2045

Syawal dan Rekonstruksi Identitas

Lanskap Pendidikan Tinggi dan Dinamika Reputasi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia