TNI AL Hutang BBM ke Pertamina, DPR Pertanyakan Efisiensi ke Menhan

Gerindra Ungkap Sisi Positif dan Negatif dari Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

MK juga mengusulkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah diberi jarak waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan. 

Pemerintah akan Kirim Satu Nama Jadi Calon Dubes AS ke DPR Besok

Posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.

Sidang Gugatan UU TNI, Pakar Sebut DPR Kerap Jadikan MK Sebagai Tukang Koreksi

Presiden diwakili Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Supratman membantah dalil para Pemohon yang menyebutkan pembentukan UU TNI Perubahan tidak memenuhi asas keterbukaan.

Komisi II Tunggu Arahan Pimpinan DPR Soal Bahas RUU Pemilu

Komisi II DPR siap membahas RUU Pemilu tersebut jika diberi kepercayaan oleh pimpinan DPR. Ia mengatakan Komisi II DPR yang membidangi kepemiluan tentu berkaitan membahas RUU Pemilu.

HUT ke-79 Bhayangkara, Wakil Ketua DPR RI Harap Polri Makin Dicintai Rakyat

Adies Kadir berharap di usia ke 79, Polri dapat semakin berkinerja baik dan dapat terus dicintai rakyat Indonesia.

Pengamat : Keputusan Pemilu Lokal dan Nasional Harusnya oleh DPR

PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR

Perangi Korupsi, Prabowo Serukan Efisiensi dan Transparansi

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.

Legislator NasDem Minta Pemda Bijak Sikapi Kebijakan Rapat di Hotel

Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran

Mendagri Beri Lampu Hijau bagi Pemda Gelar Kegiatan di Hotel dan Restoran

Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

Pakar: Pemberian Gaji ke-13 ASN di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran Harus Dievaluasi

PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

IPO Sebut 71 Persen Masyarakat Dukung Kebijakan Prabowo Efisiensi Anggaran

SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

PHRI Kota Malang Bangkit dari Tekanan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.

Timur Tengah Pascaperang

Israel, Apa Maumu?

Menangani Tawuran Remaja di Perkotaan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting