Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, draft Revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah disahkan oleh DPR RI sudah berada di meja Presiden RI Prabowo Subianto.
Penjelasan tersebut disampaikan Supratman, saat ditanyakan perihal update terkini posisi draft RUU TNI yang hanya tinggal menunggu ditandatangani dan diundangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang draftnya sudah di meja Presiden,” kata Supratman kepada para wartawan di Gedung Kementerian Hukum, pada Selasa (15/4).
Akan tetapi, Supratman belum bisa memberikan informasi perihal kapan draft RUU tersebut akan diundangkan karena kewenangan itu berada pada Kementerian Sekretariat Negara.
“Kalau (proses) perundangannya silahkan tanyakan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), karena (penerbitan) itu bukan di kami lagi,” jelasnya.
Saat disinggung alasan mengapa hingga kini pengesahan Revisi UU TNI itu belum disahkan oleh Presiden, Supratman menjelaskan bahwa UU yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak UU sehingg Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan.
“Kan bukan hanya satu, itu banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya,” jelasnya.
Kendati demikian, Supratman tetap berkeyakinan Prabowo akan menekan UU TNI. Terapi kapan waktunya, ia mengaku tidak tahu.
“Semua pasti prosesnya normal karena itu tinggal menunggu waktu, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu,” tandasnya. (H-4)
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons rencana Prabowo Subianto membangun gedung MUI di Bundaran HI yang merupakan cagar budaya
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahkamah Konstitusi mencatat UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak digugat sepanjang 2025, disusul UU Polri dan UU Pemilu.
PENGAJAR Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Gita Putri Damayana menilai revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) menghadapi krisis mendasar dari sisi kualitas penyusunan naskah akademik.
Proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) dinilai tidak hanya bermasalah dari sisi substansi, tetapi juga dari aspek partisipasi publik.
Pemohon juga menyinggung TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 yang menegaskan bahwa peran sosial-politik militer pada masa lalu menyebabkan distorsi dalam demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved