Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, draft Revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah disahkan oleh DPR RI sudah berada di meja Presiden RI Prabowo Subianto.
Penjelasan tersebut disampaikan Supratman, saat ditanyakan perihal update terkini posisi draft RUU TNI yang hanya tinggal menunggu ditandatangani dan diundangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang draftnya sudah di meja Presiden,” kata Supratman kepada para wartawan di Gedung Kementerian Hukum, pada Selasa (15/4).
Akan tetapi, Supratman belum bisa memberikan informasi perihal kapan draft RUU tersebut akan diundangkan karena kewenangan itu berada pada Kementerian Sekretariat Negara.
“Kalau (proses) perundangannya silahkan tanyakan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), karena (penerbitan) itu bukan di kami lagi,” jelasnya.
Saat disinggung alasan mengapa hingga kini pengesahan Revisi UU TNI itu belum disahkan oleh Presiden, Supratman menjelaskan bahwa UU yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak UU sehingg Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan.
“Kan bukan hanya satu, itu banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya,” jelasnya.
Kendati demikian, Supratman tetap berkeyakinan Prabowo akan menekan UU TNI. Terapi kapan waktunya, ia mengaku tidak tahu.
“Semua pasti prosesnya normal karena itu tinggal menunggu waktu, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu,” tandasnya. (H-4)
Saat ini Otorita IKN sedang bekerja keras menyelesaikan target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, wujud gotong royong desa untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan antara Gerindra dan PDIP seperti kakak dan adik.
PRESIDEN Presiden Prabowo Subianto menanggapi kabar yang menyebut Amerika Serikat (AS) bisa mengelola data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Berikut daftar lengkap peraih Adhi Makayasa tahun 2025
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.
Menurut Susi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memaksa pembentuk undang-undang mengatur tiga hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan.
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved