Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, draft Revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah disahkan oleh DPR RI sudah berada di meja Presiden RI Prabowo Subianto.
Penjelasan tersebut disampaikan Supratman, saat ditanyakan perihal update terkini posisi draft RUU TNI yang hanya tinggal menunggu ditandatangani dan diundangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang draftnya sudah di meja Presiden,” kata Supratman kepada para wartawan di Gedung Kementerian Hukum, pada Selasa (15/4).
Akan tetapi, Supratman belum bisa memberikan informasi perihal kapan draft RUU tersebut akan diundangkan karena kewenangan itu berada pada Kementerian Sekretariat Negara.
“Kalau (proses) perundangannya silahkan tanyakan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), karena (penerbitan) itu bukan di kami lagi,” jelasnya.
Saat disinggung alasan mengapa hingga kini pengesahan Revisi UU TNI itu belum disahkan oleh Presiden, Supratman menjelaskan bahwa UU yang akan disahkan bukan hanya satu di tangan Presiden Prabowo, melainkan ada banyak UU sehingg Presiden memerlukan waktu untuk mengesahkan.
“Kan bukan hanya satu, itu banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya,” jelasnya.
Kendati demikian, Supratman tetap berkeyakinan Prabowo akan menekan UU TNI. Terapi kapan waktunya, ia mengaku tidak tahu.
“Semua pasti prosesnya normal karena itu tinggal menunggu waktu, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu,” tandasnya. (H-4)
Presiden lah satu-satunya pihak yang dapat melakukan pembagian kerja dengan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dapat menugaskan Wapres berkantor di IKN sesekali atau secara berkala.
PRESIDEN Prabowo Subianto dinilai melakukan praktik politik balas budi dengan memberikan puluhan wakil menteri (wamen) jabatan tambahan di sejumlah perusahaan BUMN
PRESIDEN Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diagendakan menghadiri Kongres PSI.
Jokowi menanggapi rencana Pemerintah yang memutuskan lokasi peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 digelar di Jakarta bukan di IKN
Transformasi total di tubuh Garuda harus serius dilakukan.
Presiden Prabowo Subianto menunjukan komitmen dan dukungan tanpa henti terhadap kemajuan sepak bola nasional.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.
Menurut Susi, Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 memaksa pembentuk undang-undang mengatur tiga hak-hak prosedural dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan program pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) harus didasarkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahunan.
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved