Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa), menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai langkah positif bagi pemerintahan ke depan.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam pada Senin malam (8/4) ini, menurutnya, menunjukkan adanya kesepakatan atau "deal" politik yang signifikan.
"Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita nggak usah tahu kok, nggak usah kita pikirin. Tapi yang jelas, ini bagus buat pemerintahan," ujar Hensa kepada wartawan, Kamis (10/4).
Ia menduga, salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet Prabowo, serta kehadiran Prabowo dalam Kongres PDI Perjuangan mendatang.
"Sangat mungkin kader PDI Perjuangan akan masuk ke kabinetnya Prabowo, dan Prabowo mungkin saja akan hadir di acara Kongresnya PDI Perjuangan," kata Hensa.
Lebih lanjut, Hensa menyoroti suasana pertemuan yang digagas dalam situasi yang tampak "mendesak".
Menurutnya, urgensi ini menunjukkan adanya opsi politik yang sedang dikembangkan, yang baru terungkap setelah foto pertemuan keduanya dirilis ke publik.
"Dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi. Tapi setiap silaturahim adalah baik," katanya.
Meski pertemuan ini terkesan positif, Hensa mengingatkan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi tantangan bagi demokrasi.
Ia menekankan pentingnya fungsi DPR sebagai penampung aspirasi rakyat dalam situasi di mana elit politik tampak semakin solid.
"Buat demokrasi, ini challenge bagus. Masyarakat sipil harus benar-benar mengandalkan DPR untuk mengkritisi pemerintah," ucapnya.
Hensa turut menyoroti proses di balik kesepakatan pertemuan tersebut, yang menurutnya memerlukan waktu untuk matang.
Ia menduga, salah satu isu krusial adalah dinamika hubungan antara Megawati dan Jokowi.
“Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” katanya.
Hensa pun memprediksi adanya pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dinamika ini.
"Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus," kata Hensa.
"Sekali lagi, selamat buat Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi," pungkasnya. (Ykb/P-3)
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved