Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ANALIS komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa), menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai langkah positif bagi pemerintahan ke depan.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam pada Senin malam (8/4) ini, menurutnya, menunjukkan adanya kesepakatan atau "deal" politik yang signifikan.
"Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita nggak usah tahu kok, nggak usah kita pikirin. Tapi yang jelas, ini bagus buat pemerintahan," ujar Hensa kepada wartawan, Kamis (10/4).
Ia menduga, salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet Prabowo, serta kehadiran Prabowo dalam Kongres PDI Perjuangan mendatang.
"Sangat mungkin kader PDI Perjuangan akan masuk ke kabinetnya Prabowo, dan Prabowo mungkin saja akan hadir di acara Kongresnya PDI Perjuangan," kata Hensa.
Lebih lanjut, Hensa menyoroti suasana pertemuan yang digagas dalam situasi yang tampak "mendesak".
Menurutnya, urgensi ini menunjukkan adanya opsi politik yang sedang dikembangkan, yang baru terungkap setelah foto pertemuan keduanya dirilis ke publik.
"Dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi. Tapi setiap silaturahim adalah baik," katanya.
Meski pertemuan ini terkesan positif, Hensa mengingatkan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi tantangan bagi demokrasi.
Ia menekankan pentingnya fungsi DPR sebagai penampung aspirasi rakyat dalam situasi di mana elit politik tampak semakin solid.
"Buat demokrasi, ini challenge bagus. Masyarakat sipil harus benar-benar mengandalkan DPR untuk mengkritisi pemerintah," ucapnya.
Hensa turut menyoroti proses di balik kesepakatan pertemuan tersebut, yang menurutnya memerlukan waktu untuk matang.
Ia menduga, salah satu isu krusial adalah dinamika hubungan antara Megawati dan Jokowi.
“Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” katanya.
Hensa pun memprediksi adanya pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dinamika ini.
"Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus," kata Hensa.
"Sekali lagi, selamat buat Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi," pungkasnya. (Ykb/P-3)
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved