Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
ANALIS komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa), menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai langkah positif bagi pemerintahan ke depan.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam pada Senin malam (8/4) ini, menurutnya, menunjukkan adanya kesepakatan atau "deal" politik yang signifikan.
"Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita nggak usah tahu kok, nggak usah kita pikirin. Tapi yang jelas, ini bagus buat pemerintahan," ujar Hensa kepada wartawan, Kamis (10/4).
Ia menduga, salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet Prabowo, serta kehadiran Prabowo dalam Kongres PDI Perjuangan mendatang.
"Sangat mungkin kader PDI Perjuangan akan masuk ke kabinetnya Prabowo, dan Prabowo mungkin saja akan hadir di acara Kongresnya PDI Perjuangan," kata Hensa.
Lebih lanjut, Hensa menyoroti suasana pertemuan yang digagas dalam situasi yang tampak "mendesak".
Menurutnya, urgensi ini menunjukkan adanya opsi politik yang sedang dikembangkan, yang baru terungkap setelah foto pertemuan keduanya dirilis ke publik.
"Dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi. Tapi setiap silaturahim adalah baik," katanya.
Meski pertemuan ini terkesan positif, Hensa mengingatkan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi tantangan bagi demokrasi.
Ia menekankan pentingnya fungsi DPR sebagai penampung aspirasi rakyat dalam situasi di mana elit politik tampak semakin solid.
"Buat demokrasi, ini challenge bagus. Masyarakat sipil harus benar-benar mengandalkan DPR untuk mengkritisi pemerintah," ucapnya.
Hensa turut menyoroti proses di balik kesepakatan pertemuan tersebut, yang menurutnya memerlukan waktu untuk matang.
Ia menduga, salah satu isu krusial adalah dinamika hubungan antara Megawati dan Jokowi.
“Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” katanya.
Hensa pun memprediksi adanya pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dinamika ini.
"Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus," kata Hensa.
"Sekali lagi, selamat buat Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi," pungkasnya. (Ykb/P-3)
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved