Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensa), menilai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai langkah positif bagi pemerintahan ke depan.
Pertemuan yang berlangsung selama dua jam pada Senin malam (8/4) ini, menurutnya, menunjukkan adanya kesepakatan atau "deal" politik yang signifikan.
"Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita nggak usah tahu kok, nggak usah kita pikirin. Tapi yang jelas, ini bagus buat pemerintahan," ujar Hensa kepada wartawan, Kamis (10/4).
Ia menduga, salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet Prabowo, serta kehadiran Prabowo dalam Kongres PDI Perjuangan mendatang.
"Sangat mungkin kader PDI Perjuangan akan masuk ke kabinetnya Prabowo, dan Prabowo mungkin saja akan hadir di acara Kongresnya PDI Perjuangan," kata Hensa.
Lebih lanjut, Hensa menyoroti suasana pertemuan yang digagas dalam situasi yang tampak "mendesak".
Menurutnya, urgensi ini menunjukkan adanya opsi politik yang sedang dikembangkan, yang baru terungkap setelah foto pertemuan keduanya dirilis ke publik.
"Dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi. Tapi setiap silaturahim adalah baik," katanya.
Meski pertemuan ini terkesan positif, Hensa mengingatkan bahwa pertemuan tersebut juga menjadi tantangan bagi demokrasi.
Ia menekankan pentingnya fungsi DPR sebagai penampung aspirasi rakyat dalam situasi di mana elit politik tampak semakin solid.
"Buat demokrasi, ini challenge bagus. Masyarakat sipil harus benar-benar mengandalkan DPR untuk mengkritisi pemerintah," ucapnya.
Hensa turut menyoroti proses di balik kesepakatan pertemuan tersebut, yang menurutnya memerlukan waktu untuk matang.
Ia menduga, salah satu isu krusial adalah dinamika hubungan antara Megawati dan Jokowi.
“Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, ‘Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya,’ dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,” katanya.
Hensa pun memprediksi adanya pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dinamika ini.
"Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus," kata Hensa.
"Sekali lagi, selamat buat Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi," pungkasnya. (Ykb/P-3)
Tradisi berdiskusi dengan para pemimpin terdahulu akan berdampak pada kualitas keputusan yang diambil. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden, menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3) malam.
Presiden Prabowo Subianto mengundang SBY, Jokowi, Jusuf Kalla, hingga ketum parpol ke Istana Merdeka malam ini. Simak agenda dan daftar tokoh yang hadir.
Teddy menuturkan, salah satu hal yang akan dibicarakan dengan para tokoh itu ialah terkait situasi geopolitik dunia terkini.
PRESIDEN ke-7 Joko Widodo ikut mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Wapres ke 6 Jenderal TNI ( Purn) Try Sutrisno.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved