Demokrasi tidak Sehat, DPR Dinilai Sekadar Paduan Suara

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR RI) dianggap sebagai sekadar "paduan suara". Sehingga sistem demokrasi Indonesia menjadi tidak sehat. 

"Kita melihat DPR kita sekadar sebagai paduan suara, dan itu adalah situasi demokrasi yang sangat tidak sehat," ucap peneliti Perludem, Titi Anggraini, ketika menanggapi 10 tahun pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Sabtu 19 Oktober 2024. 

Baca juga : Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Antikorupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Menurut pandangan Titi, DPR semasa pemerintahan Jokowi dilihat sebagai sekadar "stempel karet" masyarakat. Sehingga, sistem demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik. 

Titi mengatakan, berbagai legislasi yang tidak demokratis dengan adanya fast track regulation. Contohnya, dengan adanya UU Ciptaker, revisi UU KPK, UU IKN, dan sebagainya.

Menurutnya, justru yang diperlukan oleh negara ialah pembangunan demokrasi UU Pemilu yg menghadirkan situasi demokratis. 

Baca juga : Kinerja Legislasi DPR Dinilai Mengecewakan

Pada nyata nya, situasi tersebut tidak muncul. Sehingga, masyarakat datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Agustus lalu untuk memperjuangkan legislasi yang dianggap lebih demokratis.

"Akhirnya orang mengalihkan, persidangan di parlemen menjadi persidangan di ruang-ruang peradilan. Sehingga, muncul politisasi pengadilan, yudisial dan bagaimana pengadilan kita juga jadi instrumen untuk pembenaran kepentingan politik," imbuh Titi.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan talk show "Insight Hub Vol 1: Transisis Pemerintahan Indonesia 2024". Acara ini dihadiri oleh lima narasumber. 

Dalam acara tersebut membahas seputar refleksi 10 tahun pemerintahan Jokowi. Mengingat, akan berlangsungnya pemerintahan periode baru. (M-4)