Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Antikorupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

KETUA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Fadli Zon, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Organisasi Anggota Parlemen Antikorupsi Asia Tenggara atau Southeast Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC), menegaskan pentingnya peran parlemen dalam memajukan demokrasi lingkungan (environmental democracy) dan mengatasi korupsi hijau pada Diskusi Regional SEAPAC yang berlangsung di Bali, Rabu (22/05/2024).

Forum yang diselenggarakan SEAPAC bersama BKSAP DPR RI dan Westminster Foundation for Democracy (WFD) itu bertujuan memperkuat komitmen parlemen di kawasan Asia Tenggara terhadap prinsip-prinsip demokrasi lingkungan sebagai salah satu elemen penting dalam pemberantasan korupsi. "Kita perlu memperkuat peran parlemen dalam mempromosikan environmental democracy," ujar Fadli. "Hal ini melibatkan pilar-pilar utama seperti akses informasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan dalam masalah lingkungan."

Dalam sambutannya, Fadli menyampaikan bahwa SEAPAC di bawah kepemimpinannya telah secara konsisten berupaya melibatkan anggota parlemen dalam berbagai dialog antikorupsi, termasuk dengan perspektif perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui penanganan korupsi di sektor hijau. Salah satu langkah yang menurutnya penting diambil ialah integrasi Prinsip ke-10 Deklarasi Rio ke dalam kerangka kebijakan dan tata kelola lingkungan.

Baca juga : Keuangan Politik yang Tidak Transparan Mengancam Demokrasi

Diskusi yang dihadiri oleh anggota parlemen dari negara-negara Asia Tenggara--Indonesia, Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Timor-Leste--itu menghadirkan berbagai ahli yang memaparkan prinsip-prinsip demokrasi lingkungan dapat diterapkan dalam konteks parlemen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Forum ini juga membahas pentingnya peran parlemen dalam mendorong pencapaian komitmen dan target iklim, termasuk melalui penilaian dampak regulasi lingkungan dalam proses legislatif, analisis anggaran hijau, serta pengawasan dengan dimensi lingkungan.

Rangkaian kegiatan ini juga mencakup lokakarya singkat terkait pengalaman dan praktik-praktik baik parlemen dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi lingkungan. Anggota SEAPAC dapat bertukar pandangan dan berbagi pengalaman dari negara masing-masing. "Kami di SEAPAC berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas parlemen terkait antikorupsi, termasuk yang berkaitan dengan korupsi lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun regional," papar Fadli.

Sebagai Presiden, ia mengajak para anggota SEAPAC untuk mengambil peran aktif dalam mempromosikan demokrasi lingkungan di Asia Tenggara. "Saat ini ASEAN sedang mengembangkan Environmental Rights Framework (Kerangka Hak Lingkungan ASEAN). Ini merupakan manifestasi dari demokrasi lingkungan yang tertuang di Deklarasi Rio. Implementasinya diharapkan akan mengurangi dan mencegah korupsi lingkungan secara signifikan. Para anggota parlemen, khususnya yang tergabung dalam SEAPAC, harus berkontribusi pada pengembangan kerangka ini," tambahnya.

Fadli menyatakan bahwa SEAPAC akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di kawasan, termasuk WFD dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), untuk mempromosikan dan merancang langkah-langkah lanjutan bagi parlemen dan anggota parlemen dalam mempromosikan demokrasi lingkungan. "Kami juga akan menjajaki potensi untuk mengadakan audiensi dengan Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang HAM (AICHR) yang bertanggung jawab dalam pengembangan kerangka hak lingkungan tersebut," ujar Fadli. (RO/Z-2)