DPD RI Bangun Sistem Parlemen Modern Berbasis Data

SEKRETARIS Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa transformasi digital di lembaganya bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh. Pesan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi bertema “Transformasi Digital DPD RI: Membangun Sistem, Menyiapkan Manusia, Menjaga Nurani Institusi” yang digelar di Universitas Udayana, Bali, Kamis (11/12).).

“Yang harus berubah pertama bukan perangkat, tetapi pola pikir,” kata Iqbal dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/12).

Iqbal menambahkan bahwa lima tahun ke depan, DPD RI akan membangun arsitektur sistem parlemen yang terintegrasi, aman, dan andal. Seluruh proses kerja harus terkoneksi, data menjadi dasar keputusan, dan keamanan informasi menjadi budaya.

Baca juga : DPD RI Tingkatkan Kesiapan Transformasi Digital melalui Penguatan SDM, Tata Kelola, dan Infrastruktur

Iqbal juga menyoroti pentingnya membangun SDM digital yang bernurani. “Kita tidak ingin aparatur yang hanya pandai mengoperasikan sistem, tetapi kehilangan empati. Kita butuh ASN yang cakap digital, tapi tetap beradab; tangguh teknologi, namun peka sosial,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iqbal juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Universitas Udayana.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Rahman Hadi., yang hadir sebagai narasumber, memaparkan capaian transformasi digital layanan ASN nasional. “Kami telah mengembangkan sistem seperti DATASENA untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang presisi,” jelasnya.

Baca juga : Komeng Tetap Buka Peluang Untuk Pindah Komite DPD pada Urusan Seni Budaya

Rahman Hadi menyebutkan bahwa profesionalisme ASN, adaptabilitas, penataan honorer, penguatan sistem merit, hingga digitalisasi manajemen merupakan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Pasal 63 menegaskan bahwa digitalisasi dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan serta menyediakan layanan digital yang terintegrasi secara nasional.

Selain rakor, acara ini diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Setjen DPD RI dan Universitas Udayana. Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menyambut baik kolaborasi ini. “Kolaborasi riset dan inovasi antara perguruan tinggi dan lembaga negara seperti DPD RI adalah fondasi penting untuk membangun ekosistem pemerintahan digital yang efektif,” katanya.

Rektor Udayana menawarkan sejumlah inovasi seperti smart aspiration system dan layanan ramah disabilitas untuk memperkuat fungsi perwakilan daerah.

Menutup pernyataannya, Iqbal berharap kolaborasi ini dapat mempercepat terwujudnya parlemen modern yang responsif, berbasis data, dan tetap berakar pada nilai kebangsaan. “Kita tidak sedang membangun teknologi untuk terlihat hebat. Kita membangun sistem untuk melayani daerah dengan lebih adil dan lebih cepat,” pungkasnya.

Dalam rakor ini, hadir juga Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Oni Choiruddin, dan para Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. (P-4)