Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PROGRAM Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengeluarkan hasil riset akhir tahun. Ketua Tim Riset Ridho Al-Hamdi menyebut riset itu menetapkan empat isu yang dijadikan obyek analisa.
Yang pertama, isu presiden boleh kampanye, isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2024, aksi peringatan darurat, dan fenomena kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024. “Selama satu tahun ini pula, banyak peristiwa politik yang mewarnai pergulatan pro dan kontra yang menarik dianalisa dengan pendekatan,” ujar Ridho, dalam rilis yang diterima, Senin (30/12).
Ridho mengemukakan riset menggunakan pendekatan Narrative Policy Framework (NPF), yang berfokus pada peran narasi dalam sebuah pembentukan kebijakan publik di mana aktor politik membangun narasi untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat dan proses pengambilan keputusan kebijakan.
Pemilihan empat isu tersebut didasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain mengandung aspek kontroversi (pro dan kontra), isu terjadi selama tahun 2024, dan dibatasi pada isu sosial politik termasuk di dalamnya hukum. Riset ini mengambil data dari berita yang tersebar di media massa online sehingga tidak bisa menjangkau berita yang ada di media cetak, televisi maupun radio.
Ridho menjelaskan temuan pertama, pihak pemerintah konsisten selalu berada pada posisi aktor penjahat (villains) sementara masyarakat sipil juga konsisten berada pada posisi aktor pahlawan (heroes). Sedangkan kelompok politisi (partai politik) mengalami fragmentasi di kalangan mereka, koalisi tergantung pada isu, bahkan soliditas memburuk di internal partai mereka masing-masing.
“Dari sini dapat terlihat, bahwa mayoritas kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan aspirasi publik. Partai politik berjalan sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing, terkadang posisi mereka sesuai dengan aspirasi publik tetapi lebih banyak tidaknya,” tambahnya.
Masyarakat (pemilih) dan sistem demokrasi, kata Ridho, menjadi korban (victims) dari permainan para aktor tersebut sehingga kondisi demokrasi Indonesia semakin berada di ujung tanduk. Menurutnya hal ini sangat berbahaya, kritis, genting, bahkan dapat mengancam pada situasi yang lebih buruk lagi.
Ridho juga menemukan temuan bahwa kelompok pro mengesankan sebuah usaha pembelaan kelompok penguasa untuk mencapai ambisi mengeksekusi revisi UU KPK, pembuatan UU Omnibuslaw secara ugal-ugalan, UU IKN maupun perubahan batas usia capres-cawapres di MK.
Sementara narasi kelompok kontra melukiskan sebuah gambar yang mengabstraksikan situasi demokrasi yang semakin memburuk bagai telur di ujung tanduk. Pada temuan ketiga, Ridho menuturkan tekanan publik berhasil mempengaruhi isu presiden boleh kampanye dan peringatan darurat.
Dampaknya, Jokowi batal untuk melakukan aksi kampanye pada Prabowo-Gibran meski masih tetap melakukan strategi kasak-kusuk dengan pembagian bansos dan BLT di sejumlah daerah. Aksi DPR RI merevisi UU Pilkada menjadi batal akibat desakan publik yang dapat mengancam stabilitas nasional.
Pada dua isu lainnya, tekanan publik gagal mempengaruhi isu putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024 dan Kotak Kosong Pilkada Serentak 2024 sehingga MK menolak seluruh gugatan pihak Anis dan Ganjar serta jumlah kotak kosong (calon tunggal) yang tidak berhasil diminimalisir.
Namun demikian, Ridho menilai tekanan publik dan media massa setidaknya masih cukup efektif dan berhasil dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan (policy making-process) meski harus dengan bentuk perlawanan gerakan rakyat.
“Adegan demi adegan yang terjadi sepanjang tahun 2024 bagaikan serial Film Drama Demokrasi (Dramoksi). Ada aktor protagonis (heroes) yang diperankan oleh kelompok masyarakat sipil vis a vis aktor antagonis (villains) yang diperankan oleh pihak pemerintah,” ujarnya.
Jadi, kata dia, serial dramoksi ini adalah pertarungan vertikal antara rakyat versus penguasa. Partai politik berada pada kelompok oportunis, tergantung ke mana arah mata angin, yang penting menguntungkan dan tidak membahayakan diri mereka,” tambahnya.
Ridho menbegaskan korban dari Serial Dramoksi ini adalah rakyat yang tak pernah mendapatkan kepastian keadilan-kesejahteraan dan nasib demokrasi negeri ini yang semakin memburuk bagai telur di ujung tanduk. (Ykb)
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut soal praktik keserakahan yang disebut serakahnomics. Pengamat singgung Jabatan publik dirangkap demi honorarium ganda
Kejagung merupakan penegak hukum yang harus komit menindaklanjuti perintah Presiden. Namun, semua perintah wajib dipelajari dengan baik untuk menyamakan tugas dan kewenangan.
Pemerintah membuka peluang bagi Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk menjadi subpangkalan elpiji 3 kilogram (kg).
PRESIDEN Prabowo Subianto mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat miskin. Menurut Banggar DPR, dana itu ada di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes
PRESIDEN Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo, memberikan sinyal bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Kunjungan Prabowo ke Jawa Tengah selama dua hari
Presiden Prabowo Subianto meresmikan koperasi merah putih. Pemerintah resmi meluncurkan 80 ribu koperasi desa. Prabowo menyebut koperasi seperti lidi dapat menjadi alat yang kuat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved