Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SEJUMLAH tokoh dan aktivis berkumpul pada acara Kebangsaan menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera diadili setelah lengser. Desakan itu disuarakan peserta silaturahmi lantaran pada akhir masa jabatan, Jokowi dinilai telah mencederai sistem hukum dan demokrasi secara masif.
Acara yang diselenggarakan oleh tuan rumah Faizal Assegaf dan dipandu Refly Harun itu menghadirkan, antara lain, mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Wakapolri Mayjen (Purn) Oegroseno, Marwan Batubara, Edy Mulyadi, Roy Suryo, dan presenter Rahma Sarita Aljufri serta berbagai kelompok masyarakat sipil.
“Hakikat pertemuan Silaturahmi Kebangsaan pada 14 Oktober 2024 ini adalah untuk mengadili Jokowi. Dan di tanggal 18 Oktober nanti, kita akan gelar Kongres Adili Jokowi yang diselenggarakan dalam berbagai bentuk baik itu aksi, kongres hingga diskusi,” ujar Faizal Assegaf kepada awal Media di Jakarta pada Senin (14/10).
Baca juga : Spanduk Raksasa Nawa Bencana Jokowi Terpampang di Aksi Gejayan Kembali Memanggil Yogyakarta
Atas dasar itu, Faizal mengundang segenap masyarakat yang resah akan kepemimpinan Jokowi selama satu dekade ini untuk turut serta dalam Kongres Adili Jokowi pekan depan.
“Kami undang semua aktivis, mahasiswa, emak-emak, dan lainnya untuk hadir di tanggal 18 nanti. Di tanggal itu juga nanti kami akan bacakan keputusan bersama untuk mengadili Jokowi,” tuturnya.
Faizal sempat menyinggung batalnya dua tempat yang sebelumnya akan dijadikan tempat Silaturahmi Kebangsaan. Kendati begitu, ia mengapresiasi karena ternyata tidak menyurutkan mereka yang turut hadir.
Baca juga : Universitas Memperkuat Masyarakat Melawan Hambatan Demokratisasi
“Saya mengapresiasi seluruh elemen pejuang keadilan yang rela hadir di sini, walau beberapa tempat sebelumnya dibatalkan oleh tangan kekuasaan. Kendati begitu, kami akan tetap akan adili Jokowi,” kata Faizal.
Lewat forum tersebut Faizal juga menegaskan kepada para penguasa terutama Presiden Jokowi untuk berhenti menggunakan politik premanisme untuk membunuh aspirasi rakyat, yang belakangan ini kerap membubarkan forum-forum diskusi ilmiah.
“Kami meminta kepada Pak Jokowi yang akan lengser 5 hari lagi, untuk berhenti menggunakan politik premanisme dan jaringan pembunuh bayaran untuk membunuh aspirasi dan hak konstitusi rakyat. Bahwa lewat forum ini, kami ingin mengatakan kepada mereka yang berkuasa bahwa kami tidak bisa dihalangi yang menuntut untuk adili Jokowi,” ungkapnya.
Baca juga : BEM SI Nobatkan Presiden Jokowi sebagai Tokoh Perusak Demokrasi
Pada 18 Oktober mendatang, Faizal menekankan akan mengumpulkan berbagai kalangan masyarakat sipil hingga mahasiswa untuk menegakkan keadilan terkait berbagai kerusakan yang telah dilakukan Jokowi selama satu dekade memimpin negara.
“Kami akan mengumpulkan rakyat dan mahasiswa dalam jumlah yang banyak untuk menghadiri kongres mengadili Jokowi, dimana semua akan membacakan seluruh kasus selama 10 tahun pemerintahan Jokowi,” katanya.
Kendati demikian, Faizal dan kawan-kawan yang mencetuskan gerakan tersebut akan menggunakan jalur hukum terlebih dahulu untuk mengadili Jokowi pasca lengser.
“Kita berharap bahwa jalur hukum harus kita utamakan, walaupun kalau dia (Jokowi) menghadapi 20 tuntutan karena pasti bisa habis pengacara di Indonesia ini untuk dibayar oleh Jokowi,” tuturnya. (Dev/M-4)
Menurut Dhani, komposer kerap tak mendapatkan haknya.
PAKAR Politik, Ray Rangkuti menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel.
Faktor utama justru datang dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sosok Presiden Prabowo.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi membagikan momen bersama Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Rumah Kepemimpinan menggelar National Leadership Camp (NLC) 2025. Forum ini untuk memperkuat ekosistem kepemimpinan muda agar mampu menjawab tantangan global
PARA peserta didik (serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg Ke-65 diminta mengaplikasikan dan mengintegrasikan teori dan praktik kepemimpinan
MEMBEKALI generasi muda dengan jiwa kepemimpinan disebut bisa menjadi langkah awal untuk memberantas kemiskinan di Indonesia di masa depan.
Kepemimpinan bukanlah kebetulan, melainkan disiplin yang harus dibangun secara sadar dan sistematis.
Putri Otonomi Indonesia (POI) 2025 adalah kompetisi yang menjadi wadah putri-putri daerah untuk unjuk talenta dan kepemimpinan di tingkat nasional.
BEBERAPA pakar inovasi kepemimpinan menyampaikan bahwa tantangan terbesar kepemimpinan hari ini yaitu memimpin perubahan di tengah dunia yang tengah berubah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved