Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH spanduk terpampang di salah satu baliho besar yang berada di Jalan Gejayan atau Jalan Affandi, Sleman, Yogyakarta. Spanduk yang berjudul Nawa Bencana Jokowi tersebut menjadi latar dari aksi mahasiswa dari berbagai universitas di DIY, Senin (12/2) sore.
Nawa Bencana Jokowi berisi 9 poin. Satu, memerosotkan demokrasi, melanggengkan represi. Dua, merawat nepotisme, menerabas konstitusi. Tiga, menghancurkan bumi, melestarikan eksploitasi. Empat, merusak Indonesia dari pinggiran.
Lima, disfungsi pemberantasan korupsi. Enam, biaya pendidikan naik, rakyat tercekik. Tujuh, kerja, kerja, kerja, dikerjain! Delapan, PSN: Proyek Sengsara Nasional. Sembilan, food estate: menyongsong katastrofi pangan.
Baca juga : Akademisi UIN Sunan Kalijaga Desak Presiden Joko Widodo Jadi Teladan Bawahannya
Aksi mahasiswa yang diberi nama Gejayan Kembali Memanggil tersebut disuarakan oleh ribuan mahasiswa. Mereka berkumpul di Bundaran UGM dan berjalan kaki menuju Simpang Tiga Gejayan untuk melakukan orasi.
Salah satu peserta aksi, Nugroho mengatakan, dirinya mengikuti aksi ini karena melihat, negara sudah tidak baik-baik saja karena penguasa menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaannya.
"Ini yang kemudian perlu kita ingatkan melalui aksi ini, " kata dia.
Baca juga : Jokowi di Antara Chief dan ‘Thief’ of State
Seruan moral yang sudah disampaikan para guru besar dan sivitas akademika di berbagai kampus makin menguatkan para mahasiswa untuk menggelar aksi tersebut. Aksi ini adalah kesadaran untuk bersama sama membunyikan alarm demokrasi.
(Z-9)
Polda Metro Jaya mempertimbangkan penangguhan penahanan empat aktivis yang menjadi tersangka penghasutan dalam aksi demonstrasi 25–31 Agustus 2025.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved