Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
UNIVERSITAS disebut memperkuat masyarakat dalam melawan hambatan demokratisasi. Terlebih banyak sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi yang tengah ramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait situasi politik saat ini.
"Universitas bisa memperkuat masyarakat melawan hambatan demokratisasi, jangan lupa itu," kata Sosiolog Organisasi Pembangunan, Meuthia Ganie-Rochman, dalam diskusi virtual bertajuk 'Kotak Pandora Manipulasi Demokrasi dan Perlawanan Kaum Intelegensia: Outlook Demokrasi LP3ES 2024', Minggu (11/2).
Meuthia mengatakan universitas bukan hanya sebagai institusi yang menghasilkan pengetahuan baru. Namun, juga harus melakukan kritik dan menyumbang pemikirannya.
Baca juga : Ketua Komisi II DPR RI: Kritik Akademisi untuk Jokowi Harus Jadi Masukan untuk Pemerintah
Ia mencontohkan terhadap kebijakan pemerintah yang kerap populis. Misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas UMKM atau menyediakan akses internet.
"Pada dasarnya kesejahteraan itu bukan populer tanpa dasar tapi mengubah struktur untuk menjadi inklusif dan tidak bisa langsung gitu saja, menjadi untuk kebijakan populis saja, tetapi harus ada perubahan yang matang gitu ya disitu," ujar Meuthia.
Di sisi lain, Meuthia mengatakan peran dari organisasi masyarakat sipil juga penting ketika ada upaya-upaya yang mengganggu bergulirnya sistem demokrasi. Organisasi masyarakat sipil punya peran kuat dalam deliberasi.
Baca juga : Perilaku Presiden makin Meresahkan, Picu Gelombang Protes
"Itu lah basis sosiokultural kita menjadi rasional dan kritis, enggak gampang dikibulin gitu dengan omongan-omongan, yang tidak gampang ditipu dengan apa tampilan-tampilan, terus kemudian kita enggak mau ngejar lagi, mana datanya, mana ini gitu dan sebagainya," ujar Meuthia. (Z-7)
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah.
Kunjungan akademik ini menjadi langkah strategis Universitas LIA dalam memperkuat jejaring internasional dan memberikan pengalaman global bagi sivitas akademika.
Keberadaan Satgas PPKPT memastikan kampus agar benar-benar menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh civitas akademika maupun tenaga kependidikan.
Pernyataan sikap yang diberi nama Maklumat Makalangan tersebut dibacakan di Tugu Makalangan Unpad Kampus Jatinangor Kabupaten Sumedang pada Kamis (4/9).
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Muncul kekhawatiran dan ketakutan masyarakat akan kembali masuknya TNI ke dalam ranah sipil.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) terus memperluas pengembangan ekosistem keuangan di kampus. Teranyar, perseroan resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Mercu Buana
manuver Presiden Joko Widodo selama proses kampanye Pemilu 2024 sangat berdampak pada raihan suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved