Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
UNIVERSITAS disebut memperkuat masyarakat dalam melawan hambatan demokratisasi. Terlebih banyak sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi yang tengah ramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait situasi politik saat ini.
"Universitas bisa memperkuat masyarakat melawan hambatan demokratisasi, jangan lupa itu," kata Sosiolog Organisasi Pembangunan, Meuthia Ganie-Rochman, dalam diskusi virtual bertajuk 'Kotak Pandora Manipulasi Demokrasi dan Perlawanan Kaum Intelegensia: Outlook Demokrasi LP3ES 2024', Minggu (11/2).
Meuthia mengatakan universitas bukan hanya sebagai institusi yang menghasilkan pengetahuan baru. Namun, juga harus melakukan kritik dan menyumbang pemikirannya.
Baca juga : Ketua Komisi II DPR RI: Kritik Akademisi untuk Jokowi Harus Jadi Masukan untuk Pemerintah
Ia mencontohkan terhadap kebijakan pemerintah yang kerap populis. Misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperluas UMKM atau menyediakan akses internet.
"Pada dasarnya kesejahteraan itu bukan populer tanpa dasar tapi mengubah struktur untuk menjadi inklusif dan tidak bisa langsung gitu saja, menjadi untuk kebijakan populis saja, tetapi harus ada perubahan yang matang gitu ya disitu," ujar Meuthia.
Di sisi lain, Meuthia mengatakan peran dari organisasi masyarakat sipil juga penting ketika ada upaya-upaya yang mengganggu bergulirnya sistem demokrasi. Organisasi masyarakat sipil punya peran kuat dalam deliberasi.
Baca juga : Perilaku Presiden makin Meresahkan, Picu Gelombang Protes
"Itu lah basis sosiokultural kita menjadi rasional dan kritis, enggak gampang dikibulin gitu dengan omongan-omongan, yang tidak gampang ditipu dengan apa tampilan-tampilan, terus kemudian kita enggak mau ngejar lagi, mana datanya, mana ini gitu dan sebagainya," ujar Meuthia. (Z-7)
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Muncul kekhawatiran dan ketakutan masyarakat akan kembali masuknya TNI ke dalam ranah sipil.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) terus memperluas pengembangan ekosistem keuangan di kampus. Teranyar, perseroan resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Mercu Buana
manuver Presiden Joko Widodo selama proses kampanye Pemilu 2024 sangat berdampak pada raihan suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
Suara kegalauan yang disampaikan forum guru besar dan sivitas akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air terkait proses demokrasi hendaknya dijadikan alarm.
KETUA Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno menilai akademisi adalah para guru yang seharusnya memberi ilmu, wawasan dan masukan untuk pembangunan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved