Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
GURU besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Andi Faisal Bakti mengatakan, manuver Presiden Joko Widodo selama proses kampanye Pemilu 2024 sangat berdampak pada raihan suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dinilai harus menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tetap menegakkan demokrasi di Indonesia.
Direktur Center for Information and Development Studies Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (CIDES ICMI) itu mencontohkan program bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye dan manuver dari sejumlah pejabat negara, aparat dan kepala desa menjadi kunci suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 itu
"Yang harus dilihat aspek bansos yang mempunyai dampak yang signifikan. Kalau kita pelajari paslon 02 itu (survei) ada di sekitaran 43-44, tapi saat bansos dan tentu efek Jokowi jadi meningkat," kata Andi saat dihubungi, Rabu (14/2).
Baca juga : Datangi Tempat Berkumpul Prabowo-Gibran,Kenegarawanan Jokowi Dipertanyakan
"Di tambah (kecurangan) sistematis, terstruktur dan masif. Birokrasi, aparat dan kepala desa itu mempunyai efek yang sangat besar," lanjutnya.
Andi menyebut, demokrasi di Indonesia harusnya ada di jalur yang baik. Kendati demikian, manuver Jokowi di akhir masa jabatannya justru mencederai.
"Harusnya satu atau dua langkah lagi kita bisa menjadi negara demokrasi yang mapan dan berkualitas. Tapi ternyata kan kita malah mundur," jelasnya.
Baca juga : Elektabilitas Prabowo-Gibran Stagnan, Jokowi Turun Gunung
Dia mencermati harus ada pendidikan ke masyarakat terkait hal itu. Meskipun kritikan dari sejumlah guru besar, sivitas akademika dan sejumlah pihak lain tidak bisa membuka mata banyak orang bahwa telah terjadi kerusakan demokrasi.
"Masyarakat kita belum terlalu memahami bahwa apa yang diberikan bansos berupa beras, atau uang. Tradisi masyarakat kita itu loyal terhadap janji-janji yang diberikan sehingga sangat pengaruh. Dan tim Jokowi sangat memahami itu, psikologis masyarakat kita dimanfaatkan, sekalipun ribut, kritikan akademisi, peneliti menyebut ini cawe-cawe. Tapi ya itu sangat berpengaruh terhadap elektoral," terangnya.
Dia juga mendorong kecurangan-kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara harus tetap diproses meskipun tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil akhir.
Baca juga : Keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 Runtuhkan Etika Berpolitik
"Ini tetap harus ditegakkan hukum ketika ada kecurangan. Ini demi tegaknya demokrasi. Dan yang penting soal konsistensi politisi atau parpol yang kalah harus bisa tetap jadi oposisi, jangan pindah-pindah seperti 2019 lalu agar demokrasi bisa berjalan baik," kata Andi. (Mal/Z-7)
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved