Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto disebut menerima banyak masukan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Salah satunya dalam menghadapi kebijakan tarif yang dikenakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Ibu Megawati Soekarnoputri lebih banyak berbicara tentang pengalaman beliau sebagai Presiden ketika menghadapi situasi yang tidak gampang dalam pemulihan ekonomi nasional," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/4).
Megawati menyampaikan hal itu saat Prabowo juga membicarakan soal masalah dan tantangan global, termasuk kebijakan Trump. Kebijakan itu berdampak pada banyak negara.
"Akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan pengenaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena," ucap Muzani.
Megawati dan Prabowo sepakat menjadikan momentum ini sebagai kebangkitan bagi produk-produk Indonesia. Sehingga, tak bergantung impor.
"Maka hanya produk-produk tertentu saja yang mungkin akan terus dilakukan impor. Inilah waktunya produk Indonesia menjadi tuan rumah di negeri Indonesia maka cintailah produk-produk Indonesia," ungkap Muzani.
Prabowo dan Megawati melakukan pertemuan selama 1,5 jam. Pertemuan ini berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam, 7 April 2025, dimulai sekitar pukul 19.30 WIB.
Pertemuan turut dihadiri dari unsur politikus Gerindra, yaitu Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua OKK DPP Gerindra sekaligus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri Sugiono, dan politikus Gerindra sekaligus Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto.
Menko Polkam Budi Gunawan juga disebut hadir dalam pertemuan. Namun, belum diketahui detail politikus PDIP yang turut hadir dalam pertemuan itu. (Fah/P-3)
Once Mekel, menyinggung soal peran presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Komgzili.
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
MAHKAMAH Agung Amerika Serikat lewat putusannya membatalkan sejumlah kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Trump menyebut ada kemungkinan pengaruh asing
MENURUT studi baru, salah satu alat favorit Presiden Donald Trump telah merugikan warga Amerika Serikat. Sebagian besar tarif AS, sekitar 96%, dibayarkan oleh pembeli AS.
ANCAMAN Donald Trump pada Sabtu (17/1) untuk mengenakan tarif pada delapan negara Eropa kecuali mereka mendukung rencananya untuk membeli Greenland mengejutkan banyak orang.
ANCAMAN perdagangan Trump terhadap pemerintah Eropa terkait Greenland meningkatkan kemungkinan bahwa pemerintah Eropa akan mengurangi kepemilikan aset AS mereka.
PEMERINTAH memilih melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahap perumusan kebijakan menyusul kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang berdampak langsung pada sektor strategis.
WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapat permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan standar produk impor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved