Jepang dan Taiwan Bereaksi atas Kebijakan Tarif Terbaru Trump

MITRA dagang Amerika Serikat (AS) di Asia menghadapi ketidakpastian baru setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif impor tambahan, hanya beberapa jam setelah Mahkamah Agung membatalkan sejumlah pungutan luas yang menjadi dasar perang dagang globalnya.

Putusan pengadilan tersebut membatalkan tarif yang sebelumnya dikenakan terhadap eksportir utama Asia, termasuk Tiongkok, Korea Selatan, Jepang dan Taiwan, ini wilayah yang memegang peran penting dalam rantai pasokan teknologi global.

Tak lama setelah putusan itu, Trump mengumumkan bea masuk baru 10% untuk seluruh impor AS mulai Selasa (24/2), yang kemudian dinaikkan menjadi 15%  pada Sabtu. Tarif tersebut diberlakukan selama 150 hari berdasarkan undang-undang berbeda. Para analis menilai kebijakan ini berpotensi diikuti langkah lanjutan yang dapat memperpanjang ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.

Baca juga : Macron Puji Putusan Mahkamah Agung AS yang Batalkan Tarif Trump

Sebelum putusan pengadilan, kebijakan tarif Trump telah memperumit hubungan diplomatik Washington di Asia, terutama dengan negara-negara yang bergantung pada ekspor ke pasar AS.

Di Jepang, juru bicara pemerintah menyatakan Tokyo akan dengan cermat memeriksa isi keputusan ini dan tanggapan pemerintahan Trump terhadapnya, dan akan menanggapinya dengan tepat.

Sehari kemudian, Itsunori Onodera dari Partai Demokrat Liberal menyebut tarif baru Trump keterlaluan.

Baca juga : Trump Berlakukan Tarif Baru 10% Buntut Keputusan MA

"Sebagai sekutu, saya khawatir ini hanya akan mempercepat negara-negara menjauhkan diri dari AS," kata Onodera dalam program bincang-bincang di Fuji Television.

Respons Asia dan Dampak Pasar

Tiongkok, yang dijadwalkan menjamu Trump pada akhir Maret, belum memberikan tanggapan resmi karena sedang memasuki masa libur panjang. Namun di Hong Kong, pejabat keuangan senior Christopher Hui menyebut situasi AS sebagai kegagalan total.

Hui mengatakan kebijakan baru tersebut justru menonjolkan keunggulan perdagangan unik Hong Kong. 

"Ini menunjukkan stabilitas kebijakan Hong Kong dan kepastian kami, ini menunjukkan kepada investor global pentingnya prediktabilitas," ujarnya dalam konferensi pers.

Sebagai wilayah bea cukai terpisah dari Tiongkok daratan, Hong Kong relatif terlindungi dari sebagian tarif yang menargetkan produk asal daratan. Produk buatan Hong Kong umumnya dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan barang dari Tiongkok daratan.

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, perusahaan di kawasan Asia-Pasifik melaporkan kerugian finansial, pergeseran rantai pasokan, hingga penarikan investasi akibat kenaikan bea masuk, menurut pengungkapan korporasi yang dilacak Reuters.

Putusan Mahkamah Agung hanya membatalkan tarif yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). 

Lembaga pemantau Global Trade Alert memperkirakan keputusan itu memangkas tarif rata-rata tertimbang perdagangan AS dari 15,4% menjadi 8,3%.

Bagi negara yang sebelumnya dikenai tarif tinggi, seperti Tiongkok, Brasil, dan India, penurunan tersebut mencapai dua digit persentase poin, meskipun level tarif tetap tergolong tinggi.

Taiwan dan Ketidakpastian Lanjutan

Pemerintah Taiwan menyatakan sedang memantau situasi secara cermat dan menunggu kejelasan penerapan kebijakan terbaru AS.

"Meskipun dampak awal pada Taiwan tampaknya terbatas, pemerintah akan memantau perkembangan dengan cermat dan menjaga komunikasi yang erat dengan AS untuk memahami detail implementasi spesifik dan menanggapi dengan tepat," demikian pernyataan kabinet.

Taiwan sebelumnya menandatangani dua kesepakatan dengan AS, termasuk nota kesepahaman investasi senilai 250 miliar dolar AS dan kesepakatan untuk menurunkan tarif timbal balik yang disebut Trump.

Meski sempat ada harapan putusan pengadilan akan meredakan tekanan global, para analis memperingatkan bahwa dampaknya kemungkinan terbatas. Mereka menilai pemerintah AS dapat mencari jalur hukum lain untuk mempertahankan tarif.

Kepala Kantor Kebijakan dan Strategi Perdagangan Thailand, Nantapong Chiralerspong, bahkan menyebut situasi ini dapat memicu lonjakan sementara ekspor. Ketidakpastian mendorong fenomena front-loading, yakni ketika eksportir berlomba mengirim barang lebih awal ke AS sebelum potensi kenaikan tarif berikutnya.

Dengan kebijakan yang terus berubah serta negosiasi yang belum menemui kepastian, pelaku pasar di Asia kini bersiap menghadapi fase baru ketidakpastian dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. (Japantimes/P-4)