Asia Kembali Dihantui Ketidakpastian Baru Usai Putusan Tarif AS

MITRA dagang utama Amerika Serikat (AS) di Asia kembali menghadapi ketidakpastian setelah Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa sejumlah tarif yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2025 bertentangan dengan hukum. Putusan tersebut langsung direspons Trump dengan pengumuman bea masuk global baru sebesar 15% untuk seluruh barang yang masuk ke AS.

Otoritas Bea Cukai AS pada Senin (23/2) menyatakan penghentian pemungutan tarif yang terkait dengan kebijakan perdagangan utama yang sebelumnya digunakan Trump untuk mendorong perang dagang global. Keputusan itu menjadi pukulan bagi sejumlah negara, mulai dari India hingga Indonesia, yang telah berbulan-bulan bernegosiasi dengan Washington dan menjanjikan investasi miliaran dolar di AS.

Meski tarif baru 15% dinilai lebih ringan dibandingkan bea masuk tinggi yang sebelumnya dikenakan kepada sejumlah negara Asia, para analis menilai ketidakpastian belum berakhir. 

Baca juga : Dari Putusan Mahkamah Agung ke Tarif 15%, Kebijakan Tarif AS Dinilai tidak Stabil

"Bahkan jika negara-negara memutuskan untuk bernegosiasi, pada akhirnya, pemerintahan AS saat ini masih berupaya untuk memberlakukan tarif yang lebih tinggi, terlepas dari langkah-langkah yang telah dibatalkan," kata Adam Samdin dari Oxford Economics

Ia menambahkan bahwa kesepakatan perdagangan yang diteken dalam beberapa bulan terakhir tidak memiliki kekuatan hukum sekuat perjanjian tradisional, sehingga masih terbuka ruang perubahan kebijakan. 

Negara-negara kecil di Asia pun dinilai berhati-hati agar tidak memicu ketegangan baru dengan Washington, mengingat ketergantungan mereka pada hubungan dengan pemerintahan AS.

Baca juga : Jepang dan Taiwan Bereaksi atas Kebijakan Tarif Terbaru Trump

Respons Tiongkok dan Sekutu AS

Pemerintah di kawasan kini menilai dampak pengumuman terbaru tersebut. Tiongkok, yang bersiap menyambut kunjungan Trump pada awal April, menyatakan tengah melakukan penilaian komprehensif terhadap isi dan dampak keputusan itu.

Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok menegaskan, mereka secara konsisten menentang semua bentuk peningkatan tarif sepihak dan telah berulang kali menekankan bahwa tidak ada pemenang dalam perang dagang.

"Proteksionisme tidak akan membawa ke mana pun," katanya.

Di Washington, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan perubahan kebijakan ini tidak akan memengaruhi dialog dengan Presiden Xi Jinping. 

"Tujuan pertemuan dengan Presiden Xi ini bukanlah untuk berdebat tentang perdagangan. Ini untuk menjaga stabilitas, memastikan bahwa Tiongkok memenuhi bagian mereka dari kesepakatan kita dan membeli produk pertanian Amerika dan Boeing serta hal-hal lainnya," ujarnya kepada ABC News.

"Saya tidak melihat ini benar-benar memengaruhi pertemuan itu," tambahnya.

Sekutu AS di Asia juga bersikap hati-hati. Pemerintah Jepang menyatakan akan dengan cermat memeriksa isi putusan ini dan tanggapan pemerintahan Trump terhadapnya dan menanggapinya dengan tepat. 

Namun Itsunori Onodera dari Partai Demokrat Liberal menyuarakan kekhawatiran. "Sebagai sekutu, saya khawatir ini hanya akan mempercepat negara-negara menjauhkan diri dari AS," katanya dalam sebuah program televisi.

Di Korea Selatan, Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan menyebut masih ada ketidakjelasan soal kemungkinan pengembalian dana atas tarif yang sudah dibayarkan. Ia juga memastikan bahwa chip komputer tidak termasuk dalam tarif baru tersebut.

Taiwan menyatakan dampaknya tampak terbatas, namun pemerintah akan memantau perkembangan dengan cermat dan menjaga komunikasi yang erat dengan Amerika Serikat. 

Singapura, yang tarifnya naik dari 10% menjadi 15%, menyatakan sedang memantau situasi dan akan berdiskusi dengan pejabat AS. Kementerian perdagangannya meyakini sejumlah produk seperti obat-obatan, elektronik dan energi tidak akan terdampak.

Dampak terhadap Ekonomi Asia

Negara-negara Asia sebelumnya terpukul oleh tarif luas yang diumumkan pada April lalu. Indonesia, misalnya, baru saja menyepakati penurunan tarif menjadi 19% dari 32% sebagai imbalan akses pasar preferensial. 

Taiwan juga memperoleh penurunan tarif sebesar 15% setelah menjanjikan investasi besar di AS. Jepang menandatangani kesepakatan percepatan produksi logam tanah jarang guna membantu diversifikasi pasokan mineral penting AS.

Greer menegaskan AS tetap berkomitmen pada kesepakatan yang telah dicapai. "Kami akan mendukung mereka. Kami mengharapkan mitra kami untuk mendukung mereka," sebutnya.

Sandra Alday dari Universitas Sydney menilai tarif tetap 15% akan paling berdampak pada negara-negara Asia yang mengekspor produk jadi langsung ke AS. 

Dampaknya terhadap negara pemasok komponen dinilai lebih kompleks. Namun ia menekankan satu hal yang pasti, yakni harga produk asing di pasar AS akan meningkat.

Tarif 15% tersebut diterapkan sementara berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan, yang memungkinkan pemberlakuan sekitar lima bulan sebelum memerlukan persetujuan Kongres. 

Kebijakan ini juga memunculkan tanda tanya bagi negara seperti Inggris dan Australia yang sebelumnya menyepakati tarif 10% dengan AS. (BBC/Fer/I-1)