Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut menegaskan ke Presiden Prabowo Subianto soal posisi partainya. PDIP tetap di luar pemerintahan.
"Ya kira-kira seperti itu (di luar pemerintahan), pokoknya begitu," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 9 April 2025.
Megawati juga disebut bakal memperkuat pemerintahan Prabowo agar tetap berjalan efektif. Namun, tidak berada di lingkaran koalisi.
"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," jelas Muzani.
Prabowo dan Megawati melakukan pertemuan selama 1,5 jam. Pertemuan ini berlangsung di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam, 7 April 2025, dimulai sekitar pukul 19.30 WIB.
Pertemuan turut dihadiri dari unsur politikus Gerindra, yaitu Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua OKK DPP Gerindra sekaligus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Menteri Luar Negeri Sugiono, dan politikus Gerindra sekaligus Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto.
Menko Polkam Budi Gunawan juga disebut hadir dalam pertemuan. Namun, belum diketahui detail politikus PDIP yang turut hadir dalam pertemuan itu.(P-1)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved