Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyorot ketegasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sigap menindak kecurangan MinyaKita.
Iwan menilai langkah Prabowo yang sigap ini mencerminkan bahwa memang tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di pemerintahannya.
“Menurut saya, respons Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang kebal hukum atas perkara kasus Minyakita yang mencuat beberapa waktu belakangan ini menunjukkan kesigapan dan kehadiran negara dalam menjaga dan melindungi rakyatnya,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (13/3).
Hal ini juga turut membuktikan bahwa pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik spekulatif dan manipulasi harga bukanlah sesuatu yang ditunda-tunda, melainkan diambil dengan tindakan nyata.
“Sidak dan penelusuran yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap takaran MinyaKita di lapangan saya yakin merupakan instruksi dan atensi dari Presiden, sebagaimana atensi Presiden terhadap kasus-kasus mega korupsi yang belakangan ini juga mencuat,” jelas Iwan.
Prabowo dinilai Iwan makin serius dalam bersih-bersih di era pemerintahannya terutama pada kasus korupsi yang jelas-jelas merugikan rakyat luas.
“Sepertinya Presiden Prabowo benar-benar sedang melakukan bersih-bersih terhadap korupsi dan penyelewengan yang merugikan rakyat. Saya kira memang proses bersih-bersih seperti ini memang perlu dilakukan,” imbuhnya
Selain itu, menurut Iwan langkah Prabowo juga turut menegaskan kehadiran negara untuk rakyatnya yang menjadi fondasi utama agar pemerintah dengan tanpa beban berlari cepat merealisasikan program-programnya demi kemajuan bangsa dan negara.
“Untuk itu saya kira ketegasan dan kesigapan pemerintah ini patut diapresiasi bahwa pemerintah tak main-main dalam hal pangan,” tutupnya.
Ibnu mengatakan, KPK harus bisa beradaptasi untuk mencari solusi pemberantasan korupsi tiap tahunnya. Kemampuan penyelidik dan penyidik wajib diasah.
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Turut hadir pula Kepala Biro Humas KPK Yayuk Andriati Iskak, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Gumilar Prana Wilga, dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan KLHK Rasio Ridho Sani mengungkapkan pihaknya akan menindak tegas terhadap pelanggaran dan pencemaran udara.
Polres Klaten dalam kurun waktu sepekan menindak sebanyak 1.053 pelanggaran knalpot brong. Pelanggar knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis ini didominasi pelajar 15-19 tahun.
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved