Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons soal penetapan Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Kejagung.
Prabowo menegaskan akan membersihkan setiap tindakan korupsi dan akan membela kepentingan rakyat.
"Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua, oke, Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat," tutur Prabowo di The Gade Tower, Jakarta, Rabu (26/2).
Adapun Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat petinggi sejumlah anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi; serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono.
“Menetapkan tujuh orang tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar, Selasa (25/2). (Ykb/M-3)
Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa pengusaha Muhammad Riza Chalid terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mendukung pengungkapan kerugian negara terkait kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga.
Pertamina membantah pihaknya telah mencampur BBM pertamax dengan bahan bakar berkualitas lebih rendah.
Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi pada masyarakat meliputi BBM dan LPG berjalan normal setelah kasus korupsi tata kelola minyak mentah di anak perusahaannya.
Ketua Komisi XII DPR RI berharap PT. Pertamina dan anak perusahaannya semakin profesional dan taat aturan setelah Kejagung menetapkan 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved