Pertamina Menjamin Pelayanan Distribusi BBM dan LPG Normal setelah Kasus Korupsi Minyak Mentah

 

 

 

Baca juga : Pertamina Sebut Hormati Proses Hukum Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

VICE President Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya  menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat, meliputi bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG, berjalan dengan normal. Hal itu ia sampaikan setelah kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang menjerat sejumlah direktur di anak usaha Pertamina.

Ia juga menyampaikan PT. Pertamina Persero akan menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk menggantikan para direktur tersebut.

“Pertamina memastikan pelayanan distribusi energi kepada masyarakat menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa,”  ujar Fadjar, Selasa (25/2).

Baca juga : Kasus Tata Kelola Minyak Mentah Rugikan Negara Rp193 triliun

Saat ditanya, Pertamina akan segera menunjuk pengganti Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Fadjar menyampaikan perusahaan akan menunjuk pelaksana tugas harian (Plh). 

 

Pertamina Patra Niaga merupakan anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi, yang merupakan ujung tombak distribusi energi ke masyarakat.

Baca juga : Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Minyak Mentah

 

“Sesuai prosedur perusahaan di masing-masing subholding, jika pejabat tidak ada ditempat maka akan ditunjuk pelaksana tugas harian (Pth),” ujar dia. 

 

Baca juga : Pertamina Diyakini Mampu Distribusikan BBM Sesuai Kuota

    Fadjar juga menyatakan bahwa Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan.

 

    Pertamina juga menyatakan siap untuk bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.

 

    Ia pun menegaskan bahwa Pertamina Grup menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Good Corporate Governance (GCG) serta peraturan berlaku.

 

    Pada Senin (24/2) malam, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.

Ketujuh tersangka tersebut yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi; Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin; serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International Agus Purwono.

 

Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza; Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim Dimas Werhaspati; serta Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan Joedo. Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Ant/H-4)