Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
VICE President (VP) Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan tidak ada penyaluran bahan bakar minyak (BBM) oplosan yang dinikmati masyarakat. Pernyataan itu untuk merespons temuan Kejaksaan Agung mengenai penggelembungan harga atau mark up impor minyak mentah.
Dari keterangan Kejagung, lembaga penuntut negara itu menemukan dugaan penyimpangan PT Pertamina Patra Niaga dalam pengadaan produk kilang yakni pertamax. Temuan Kejagung, produk yang dibeli ternyata pertalite atau lebih rendah, kemudian dicampur dengan pertamax.
"Terkait kualitas BBM, kami pastikan yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spesifikasi. Artinya, itu pertamax atau RON 92," ujar Fadjar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).
Ia membantah pihaknya telah mencampur BBM pertamax dengan bahan bakar berkualitas lebih rendah.
Fadjar kemudian menekankan temuan Kejagung tersebut mengenai dugaan penyelewengan pembelian pertalite oleh Pertamina Patra Niaga, bukan BBM yang dioplos dan dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina.
"Di Kejaksaan mungkin lebih mempermasalahkan tentang pembelian RON 90 (pertalite) dan RON 92, bukan adanya oplosan. Sehingga, mungkin ada narasi yang tersebar dan menjadi misinformasi di situ," jelasnya.
Mengenai laporan Kejagung perihal keputusan Pertamina Patra Niaga yang menolak menyerap minyak bumi dalam negeri dan lebih memilih impor, Fadjar meminta untuk mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.
Ia menegaskan, alasan Pertamina mengimpor minyak mentah selama ini karena tidak semua spesifikasi minyak mentah atau crude bisa diserap oleh kilang-kilang milik Pertamina.
"Itu kan hanya dugaan saja (dari Kejagung). Kilang-kilang kita ini belum semuanya ter-upgrade (perbarui). Jadi, istilahnya tidak fleksibel mengolah berbagai jenis macam minyak mentah," ucapnya. (Ins/E-1)
Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa pengusaha Muhammad Riza Chalid terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mendukung pengungkapan kerugian negara terkait kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons soal penetapan Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi
Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi pada masyarakat meliputi BBM dan LPG berjalan normal setelah kasus korupsi tata kelola minyak mentah di anak perusahaannya.
Ketua Komisi XII DPR RI berharap PT. Pertamina dan anak perusahaannya semakin profesional dan taat aturan setelah Kejagung menetapkan 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah
PT Pertamina Patra Niaga menyediakan layanan air minum isi ulang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
Pertamina Patra Niaga memasok tambahan tabung LPG 3 kg di luar pasokan normal di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng dan DIY).
Pertamina memanfaatkan berbagai moda transportasi agar distribusi energi tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Menyambut momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pertamina Patra Niaga menghadirkan berbagai promo spesial melalui MyPertamina.
Pertamina Patra Niaga, menerapkan kebijakan penyesuaian harga berupa diskon rata-rata 10% dari Posting Price avtur di 37 bandara strategis yang dikelola Angkasa Pura.
Kapal membawa 9 unit Truk Tangki LPG (Skid Tank) yang dikirim dari Integrated Terminal Lhokseumauwe, serta tambahan 5 mobil tangki BBM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved