Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
VICE President (VP) Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan tidak ada penyaluran bahan bakar minyak (BBM) oplosan yang dinikmati masyarakat. Pernyataan itu untuk merespons temuan Kejaksaan Agung mengenai penggelembungan harga atau mark up impor minyak mentah.
Dari keterangan Kejagung, lembaga penuntut negara itu menemukan dugaan penyimpangan PT Pertamina Patra Niaga dalam pengadaan produk kilang yakni pertamax. Temuan Kejagung, produk yang dibeli ternyata pertalite atau lebih rendah, kemudian dicampur dengan pertamax.
"Terkait kualitas BBM, kami pastikan yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spesifikasi. Artinya, itu pertamax atau RON 92," ujar Fadjar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).
Ia membantah pihaknya telah mencampur BBM pertamax dengan bahan bakar berkualitas lebih rendah.
Fadjar kemudian menekankan temuan Kejagung tersebut mengenai dugaan penyelewengan pembelian pertalite oleh Pertamina Patra Niaga, bukan BBM yang dioplos dan dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina.
"Di Kejaksaan mungkin lebih mempermasalahkan tentang pembelian RON 90 (pertalite) dan RON 92, bukan adanya oplosan. Sehingga, mungkin ada narasi yang tersebar dan menjadi misinformasi di situ," jelasnya.
Mengenai laporan Kejagung perihal keputusan Pertamina Patra Niaga yang menolak menyerap minyak bumi dalam negeri dan lebih memilih impor, Fadjar meminta untuk mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah.
Ia menegaskan, alasan Pertamina mengimpor minyak mentah selama ini karena tidak semua spesifikasi minyak mentah atau crude bisa diserap oleh kilang-kilang milik Pertamina.
"Itu kan hanya dugaan saja (dari Kejagung). Kilang-kilang kita ini belum semuanya ter-upgrade (perbarui). Jadi, istilahnya tidak fleksibel mengolah berbagai jenis macam minyak mentah," ucapnya. (Ins/E-1)
Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa pengusaha Muhammad Riza Chalid terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi mendukung pengungkapan kerugian negara terkait kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga.
PRESIDEN Prabowo Subianto merespons soal penetapan Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan dan PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi
Pertamina menjamin pelayanan distribusi energi pada masyarakat meliputi BBM dan LPG berjalan normal setelah kasus korupsi tata kelola minyak mentah di anak perusahaannya.
Ketua Komisi XII DPR RI berharap PT. Pertamina dan anak perusahaannya semakin profesional dan taat aturan setelah Kejagung menetapkan 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah
Pertamina Patra Niaga bersama para stakeholder meninjau langsung kesiapan fasilitas distribusi energi serta memastikan operasional penyaluran BBM dan LPG berjalan dengan baik.
PT Pertamina Patra Niaga memperkuat keandalan distribusi energi nasional melalui optimalisasi sistem monitoring armada kapal berbasis teknologi Smartship.
Melalui sistem RTC, aktivitas penyaluran energi dipantau secara digital guna memastikan operasional mobil tangki berjalan sesuai standar keselamatan dan keamanan operasional perusahaan.
Pertamina Patra Niaga memperkuat pemberdayaan perempuan melalui program TJSL di 49 wilayah Indonesia. Sebanyak 695 perempuan mendapat pendampingan ekonomi dan sosial.
Dari total armada tersebut, 266 kapal melayani pengangkutan BBM dan Avtur, 27 kapal mengangkut Crude Oil, 45 unit melayani distribusi LPG, serta 7 unit mendukung pengangkutan Petrochemical
PT Pertamina Patra Niaga menyediakan layanan air minum isi ulang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved